SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan menemui ratusan warga di Da Coffee Samarinda, Kaltim, Kamis 11 Januari 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Anies Baswedan mendapatkan sejumlah pertanyaan kritis dari warga. Salah satunya terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang saat ini sedang berlangsung. Pertanyaan tersebut muncul karena Capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar ini sejak lama menolak pembangunan IKN.
Menurut Anies Baswedan, pembangunan yang lebih masif seharusnya dilakukan di seluruh wilayah Kalimantan. Bukan hanya kawasan IKN yang nantinya hanya dinikmati oleh pegawai pemerintahan saja.
"Jangan sampai kita membangun sesuatu seakan-akan seperti mengalihkan perhatian dari persoalan yang sesungguhnya ada di tempat ini," ungkap Anies.
Sebenarnya, kata Anies masih banyak persoalan lingkungan yang terjadi di wilayah Kalimantan, terutama di Kaltim. Seperti banjir di beberapa kabupaten dan kota yang belum ditangani secara optimal.
Kemudian, ungkap Anies, hingga kini terdapat ribuan sekolah di Kaltim wilayah Kalimantan yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, termasuk fasilitas kesehatan hingga infrastruktur jalan yang masih jauh dari kata optimal.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, sebaiknya anggaran yang digunakan untuk pembangunan IKN harus digunakan untuk mengatasi beberapa persoalan tersebut yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan.
"Saya melihat ada kebutuhan yang harus segera diselesaikan, yang lebih urgen. Bayangkan kalau di sini (Samarinda) kalau musim hujan, air dari sungai naik, hingga menyebabkan banjir dimana-mana. Daripada membangun satu titik (IKN) yang hanya digunakan untuk kegiatan pegawai pemerintahan saja," ujarnya.
Di hadapan ratusan warga, Anies Baswedan berjanji jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres mendatang, maka akan memastikan pembangunan pada sejumlah sektor di wilayah Kalimantan jauh lebih maju, apalagi didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.
Anies menyebutkan bahwa, selama ini kekayaan alam Kaltim tidak diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat, terbukti masih banyak ketimpangan sosial yang terjadi. Menurutnya, hal ini karena pemerintah daerah selama ini tidak fokus pada pembangunan infrastruktur dasar.
"Daerah (Kaltim) ini terlalu kaya dengan sumber daya alamnya, namun untuk penduduknya masih banyak yang belum menikmati hasil pembangunan, masih banyak ketimpangan yang terjadi," ujarnya.