Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi saat menghadiri pertemuan tahunan BI Balikpapan. (Ferry Cahyanti/Disway Kaltim)
Balikpapan, DiswayKaltim.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan menggelar Pertemuan Tahunan Ekonomi Daerah 2019, Kamis (4/12/2019) malam.
Pertemuan yang dihadiri perwakilan berbagai instansi pemerintah, pelaku bisnis, perwakilan Kodam VI Mulawarman, dan penegak hukum, mengambil tema "Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Mendorong Inklusivitas Ekonomi Daerah".
Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi dalam pidato sambutan yang berlangsung sekitar 30 menit bicara perkembangan ekonomi, sampai kebijakan pemerintah pusat. Mula-mula, wali kota dua periode itu bilang pentingnya pertemuan tahunan ini bagi Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.
“Informasi data ekonomi penting, sebagai evaluasi tahun ini dan melihat situasi tahun depan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Perkembangan ekonomi dari hari ke hari penting buat pemerintah dan dunia usaha,” katanya.
Dia menambahkan perkembangan ekonomi nasional satu tahun ke depan ‘belum cerah’. “Presiden menggambarkan situasi ekonomi global berat. Akibat perang dagang China-Amerika dan lainnya sehingga ekonomi dunia juga turun. Saat ini (pertumbuhan ekonomi) Kaltim sudah plus meski masih di bawah nasional.
"Kita masih di bawah lima," kata Rizal di hadapan para pemimpin bank swasta di Balikpapan. Meski begitu kondisi saat ini lebih baik dibandingkan tahun 2015-2016 yang tumbuh minus. “Yang plus hanya Balikpapan.”
Kader Partai NasDem itu bilang situasi belum bagus. “Tapi memang sangat dibantu dengan penetapan IKN (Ibu Kota Negara). Mulai agak berkembang lagi. Hotel restoran sektor yang banyak menggerakkan ekonomi Balikpapan mulai membaik. Proyek RDMP (pembangunan kilang) mulai memasuki tahap penting,” urainya.
Sementara investasi pemerintah saat ini masih cukup kecil, yakni hanya Rp 3 triliun jika melihat dari postur APBD. “Sedangkan dari (pemerintah) pusat sesuai DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) nilainya 20-30 triliun. Itupun melalui instansi vertikal,” kata Rizal lagi.
Optimisme Pemerintah Kota Balikpapan membubung karena diperkirakan ada investasi besar pada masa pembangunan ibu kota. Ketika masa konstruksi berlangsung, paling tidak pertumbuhan ekonomi bisa di atas 7 persen.
Investasi ibu kota baru sebanyak Rp 460 triliun akan membuka lapangan kerja bagi sekitar 6 juta orang. “Jika satu triliun saja bisa membuka lapangan kerja untuk 14 ribu orang. Kira-kira 6 juta orang akan masuk. Belum lagi 1,5 juta orang secara bertahap akan mengelola IKN. 100 ribu pegawai pemerintah, 300 ribu keluarganya,” itung bekas wartawan itu.
Tahapan pembangunan IKN hampir menyelesaikan sayembara desain kota. Ada 700 ahli desain dalam sayembara berhadiah Rp 5 miliar. Tahapan seleksi telah menyisakan 250 karya dari para insinyur dan penata kota. “Bulan depan akan diumumkan dan juga pembahasan RUU IKN,” terangnya.
Sementara luas lahan juga membengkak dari 40 ribu hektare, menjadi 100 ribu hektare lebih. “Bahkan Gubernur membuat pengamanan lahan sampai 400 ribu hektare. Karena itu, saya ingatkan supaya hati-hati beli tanah,” Rizal menambahkan masalah pertanahan harus dijaga.
“Sekarang situasi tidak gampang. Karena daerah akan berkembang banyak yang mau beli tanah ada banyak calo tanah. Kami sampai kewalahan pemberian IMTN,” katanya.
Karena itu Pemkot bekerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan aparat hukum untuk mengawasi soal tanah. Masyarakat diminta terutama investor diminta waspada pemalsuan surat tanah. “Yang investasi harus diperhatikan. BPN harus teliti. Dalam beberapa kasus BPN tidak teliti. Ada investor tanya tanah, dibilang BPN sudah aman. Padahal milik Pemkot,” kata wali kota.
Masih berkaitan dengan investasi, wali kota juga menyinggung progress proyek coastal road yang dia sebut ‘sudah tahap akhir, tinggal menyerahkan’. “Karena itu hati-hati juga yang bisnis perbatuan. Jangan sampai dibohongi,” ingatnya.
Persoalan lain yang dia sebut adalah proyek Jembatan Nipah Nipah yang menghubungkan Balikpapan-Penajam Paser Utara. Dia bilang belum ada kesepakatan soal tinggi jembatan yang mencapai lima puluh meter. “Pelabuhan usul untuk ditingkatkan (ketinggian jembatan) karena untuk lalu lintas kapal. Tapi kalau naik, penguasa bandara keberatan karena ganggu penerbangan. Titik tengah ini yang sedang kita cari,” jelasnya. Apalagi, membuat jembatan agar simetris cukup repot. Kendalanya, kedalaman teluk ada di Balikpapan.
Pada bagian akhir, wali kota menyinggung kebijakan pemangkasan perizinan untuk investasi. Presiden Joko Widodo memang sudah mewacanakan penghapusan izin Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan).
“Bahkan ketika pertemuan seluruh kepala daerah di Bogor, beliau bilang: tandatangani saja sambil tutup mata. Saya pikir, nanti kami yang repot kalau izin tidak memperhatikan dampak lingkungan. Bisa-bisa saya diperiksa Pak Kapolres,” kata Rizal.
Sedangkan ketika izin gangguan dicabut saja, banyak warga yang protes karena tiba-tiba di sekitar rumahnya dibangun tempat usaha. Pendirian tempat usaha di lingkungan tempat tinggal bisa mengganggu tetangga atau masyarakat sekitarnya. (fey/eny)