Kukar, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 sebesar Rp 12,62 triliun.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kukar meminta Pemkab menyalurkan anggaran tersebut secara merata ke semua sektor, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Kukar, Pujiono, mengatakan bahwa APBD 2024 sangat krusial untuk keberlanjutan pengelolaan beberapa sektor sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"APBD ini sangat krusial bagi keberlanjutan pengelolaan program pemerintah serta pembangunan di Kukar bisa dilaksanakan dengan baik dan berkualitas," kata Pujiono.
Menurutnya, peran pemerintah daerah dalam pembangunan perlu ditingkatkan dan lebih berkualitas dalam pelaksanaan program yang menggunakan APBD Kukar.
Pun tidak hanya sekedar dalam pembelanjaan APBD, melainkan bisa disiplin mengatur siklus anggaran dan kalender pembahasan, sehingga APBD tidak terserap dalam program yang tidak penting.
"APBD Kukar 2024 dapat meningkatkan perekonomian di sektor unggulan di setiap desa dan kecamatan, sehingga penyalurannya harus menyeluruh," ujar Pujiono.
Fraksi PKS pun mendukung pengelolaan Anggaran 2024 dengan catatan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Semua pihak harus mendapatkan anggaran secara adil.
"Prinsip kesejahteraan menjadi hal utama bagi Fraksi PKS karena APBD 2024 mencapai Rp 12,62 triliun dan target belanja mencapai Rp 13,24 triliun," kata Pujiono.
Pujianto berharap, anggaran tersebut dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kukar.
"Usaha membangun kesejahteraan harus dilaksanakan secara adil untuk membangun kedaulatan di Kukar," kata Pujiono.
Fraksi PKS DPRD Kukar mengapresiasi Pemkab Kukar karena RAPBD 2024 meningkat sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*/adv/dprdkukar_23)