Balikpapan, DiswayKaltim.com - Anggota DPRD Balikpapan Mieke Henny kembali angkat bicara. Terkait transparansi keuangan PDAM Balikpapan.
Pasalnya, hingga saat ini PDAM bersama Pemkot Balikpapan belum ada respons mengenai dorongan audit eksternal kinerja maupun keuangan PDAM. Seperti yang disampaikan seluruh fraksi dalam pandangan umumnya tentang R-APBD Balikpapan 2020, beberapa waktu lalu.
"Saya wakil ketua Komisi II DPRD, juga ketua fraksi Demokrat, mohon jawaban dirut PDAM, terkait pengelolaan keuangan. Secara detail dipublikasikan," kata Mieke Henny kepada Disway Kaltim, Senin (2/11/2019).
Terkait dorongan keterbukaan informasi soal keuangan ini, Dirut PDAM Balikpapan Haidir Effendi telah mengungkapkan dirinya tak bisa mempublikasikan secara detail soal keuangan. Keuntungan dan penyertaan modalnya ke PDAM tiap tahun.
Sebab bila dilakukan, menurut Haidir, hal itu dianggap sebagai tindakan membocorkan rahasia perusahaan. Pun dirut bertanggung jawab ke wali kota.
Mieke, juga menyoroti perkataan Haidir yang enggan menyampaikan detail laporan keuangan.
"Aturan mana yang mengatur tidak boleh dipublis. Undang-undang kah? Peraturan pemerintah kah? Peraturan gubernur kah? Perda, Perwali kah? Atau aturan dari Spanyol?," sindirnya.
Menurut Mieke, jika PDAM tak kunjung transparan, politisi senior yang dijuluki Singa Betina ini menilai soal keuangan PDAM ini layak dipansuskan. "Memang layak pansus. Atau hak angket," lanjutnya.
Dalam waktu dekat, lanjut Mieke, DPRD melalui Komisi II berencana membuka posko laporan masyarakat terkait keluhan soal pelayanan maupun kinerja PDAM. "Akan segera kita usulkan untuk buat posko," ungkapnya.
Soal transparansi ini, begitu penting. Sebab uang yang dikelola berasal dari rakyat. Oleh karena itu warga berhak mengetahui. "Air bersih yang dikelola PDAM dibeli warga. Bukan gratis. Merupakan hak warga mengetahui kucuran-kucuran dananya, digunakan untuk apa saja. Gitu saja kok repot," tuturnya.
Terkait dorongan transparansi keuangan PDAM, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi saat dikonfirmasi Disway Kaltim beberapa waktu lalu, mengatakan PDAM telah berjalan sesuai aturan.
“Secara aturan, PDAM semuanya diaudit. Kalau enggak diaudit bahaya. Kita ngikuti aturan. Aturan kan sudah dilaksanakan PDAM," katanya. (sah/dah)