Berau, NOMORSATUKALTIM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Madri Pani meyoroti pembelajaran siswa SMP Negeri 4 Kelay yang berlangsung di tenda terpal akibat kekurangan ruang belajar mengajar.
Madri Pani merasa janggal, karena kejadian seperti ini tak semestinya terjadi di daerah dengan APBD mencapai Rp5,1 triliun.
“Dengan besarnya APBD kita ini, yang mencapai Rp 5,1 Triliun, justru tidak layak jika masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan,” kata Madri Pani, kepada Disway Kaltim.
Madri Pani menilai, pemerintah daerah belum sepenuhnya memperhatikan dunia pendidikan di Kabupaten Berau.
Selama ini pembangunan dinilai hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kawasan kota. Sehingga sekolah yang ada di wilayah perkampungan terabaikan.
“Padahal pembangunan infrastruktur harus disamaratakan. Jangan memandang letaknya ada di mana. Tetapi diupayakan bagaimana seluruh sekolah yang ada di Berau ini layak jadi tempat belajar mengajar,” tuturnya.
Ia menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan pengelolaan anggaran untuk sektor pendidikan, terlebih 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ditegaskannya, proses belajar mengajar harus maksimal. Jangan sampai ada perbedaan di dunia pendidikan kabupaten paling utara Kaltim tersebut.
“Pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap masa depan anak-anak, jangan ada perbedaan antara yang di perkotaan dengan yang di perkampungan. Saya harap ini jadi perhatian Pemkab Berau, Khususnya dinas pendidikan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau Yudi Artangali menjelaskan, Berau memiliki 48 SMP yang tersebar di 13 kecamatan. Dari jumlah itu, 20 persen sekolah masih kekurangan ruang kelas baru (RKB).
“Dari 20 persen itu artinya ada 13 sekolah yang masih kurang ruang kelasnya. Kalau SD, ada 158 SD di Berau. Masih banyak juga yang kekurangan ruangan,” jelasnya.
Yudi mengaku, untuk menambah RKB tersebut, pihaknya perlu anggaran Rp 5 miliar. Sedangkan sisanya Rp 2 miliar untuk bangunan lain.
“Jadi ada Rp7 miliar untuk SMP. Tapi jumlah itu bukan hanya khusus untuk bangun RKB. Anggaran itu juga untuk bangun gedung sekolah baru. Misalnya, di Lamin itu harapannya untuk bangun SD yang baru,” bebernya.
Menurutnya, jumlah tersebut tentu jauh dari kebutuhan. Padahal, total anggaran yang diperlukan untuk pembangunan RKB SMP senilai Rp 20 miliar. Seperti SMP, RKB SD bahkan jauh lebih memprihatinkan.
“Yang SD malah jauh sekali. Anggaran yang ada hanya Rp 2,2 miliar. Padahal kami perlukan Rp 20 miliar juga,” imbuhnya.