Jembatan Mahakam Sering Ditrabrak Ponton, Pencegahan Dianggap Kurang

Komisi III DPRD Kaltim rapat dengar pendapat dengan KSOP, Pelindo dan stakeholder lain terkait kondisi jembatan mahakam.  Samarinda, DiswayKaltim.com – Kasus ditabraknya jembatan Mahakam mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kaltim. Pencegahan terjadinya  tabrakan dianggap masih kurang. Hal itu disampaikan Ketua komisi III DPRD Kaltim Hasanudin Mas’ud. Ia meminta kejelasan terkait penanganan kasus tersebut. Tidak hanya itu, terkait pencegahan agar kasus itu tidak terulang pun menjadi pembahasan. “Kita ingin menanyakan bagaimana proses penyelesaian atas berbagai insiden tabrakan jembatan itu. Karena, dari setiap ada insiden, diketahui terdapat biaya yang dikeluarkan perusahaan pemilik tugboat,” kata Hasanuddin Mas’ud saat rapat dengar pendapat dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda, Pelindo dan stakeholder terkait, Senin (25/11/2019). Ia menegaskan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap instansi terkait. Agar kejadian tronton yang menabrak jembatan tidak terulang kembali. Dua instansi yang paling banyak dicerca pertanyaan dalam hearing itu, yaitu KSOP dan Pelindo. Keduanya dianggap paling bertanggung jawab atas kejadian itu. Namun dari sejumlah jawaban yang mereka dapatkan, Hasanudin Mas’ud mengaku belum puas, karena jawabanya dianggap membingungkan, SOPnya belum jelas. “Jika ada insiden selanjutnya, kita tidak tahu harus berkoordinasi dengan siapa. Tadi sudah diterangkan bahwa operatornya Pelindo, dan Pelindo mendapatkan izin dari KSOP,” ungkapnya. Politisi partai Golkar itu meminta kejelasan agar ada sanksi perdata, pidana atau ke mahkamah pelayaran bagi pelaku penabrakan ini. Tidak hanya itu, hal lain yang disoroti adalah mengenai keuangan yang masuk atas insiden ditabraknya jembatan. Disebutnya dari kejadian sekitar 2012 silam. Kala itu diketahui, masih ada pembayaran yang belum dilakukan perusahaan dengan nilai mencapai Rp 8 miliar. “Itu saya tanyakan sejauh mana progresnya. Itu biaya ganti rugi. Siapa yang monitoring dan ke mana dananya. Tetapi mereka juga belum dapat menjawab dengan tegas. Makanya saya minta disiapkan data untuk hearing kembali dengan KSOP, Pelindo, dan Dinas PU,” imbuhnya. (adv/mic)