Nomorsatukaltim.com - Komisi Pemberantasan Korupsi telah merespon aduan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), soal dugaan korupsi mega proyek normalisasi banjir, Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal MT Haryono.
Melalui surat balasan nomor R/3529/PM.00.00/30-35/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 lalu, KPK meminta MAKI melanjutkan dengan melengkapi data-data lainnya.
Adanya dugaan korupsi penanganan banjir DAS Ampal senilai Rp 136 miliar, dinilai MAKI ada yang tak beres dalam pelaksanaanya.
Sekjen MAKI, Komaryono mengaku telah melengkapi berkas yang diminta KPK. Melalui sambungan telepon dengan media ini, Komaryono menjelaskan banyak hal terkait laporannya ke KPK.
Sekjen MAKI meyebut, di awal pekerjaan DAS Ampal, PT Fahreza Duta Perkasa sebagai kontraktor pelaksana, dinilai kesulitan meningkatkan progres pekerjaan. Hal ini diperparah dengan permasalahan PT Fahreza dan supplier soal tagihan pembayaran.
"Kok sampai seperti ini, apakah PT Fahreza belum menerima uang muka. Berarti di situ ada indikasi," kata Komaryono, dari balik selulernya, Jumat (4/8/2023).
LSM MAKI juga menduga, kualitas pekerjaan PT Fahreza tak sesuai spesifikasi di RAB dan kontrak kerjanya. Sehingga proyek DAS Ampal itu perlu dilakukan uji forensik dari tim independen.
"Makanya kemarin kita juga komunikasi ke dewan komisi III, kalau bisa komisi III secepatnya mendatangkan tenaga ahli dari ITS, ITB atau dari Brawijaya untuk audit forensik," imbuhnya.
"Audit forensik itu supaya melihat apakah sesuai dengan spek yang di dalam kontrak itu," jelas Komaryono.
Komaryono menilai, selain peningkatan progres yang lambat. PT Fahreza juga melakukan pekerjaan yang tak proporsional.
Ia mencontohkan, hasil peninggian jalan yang ada di area global sport menuju tanjakan, akan berbahaya bagi pengendara yang melintas.
Selain itu, pekerjaan saluran saat ini masih berkutat di saluran sekunder. Belum mengerjakan saluran primer.
"Tanjakan dari global sport Itu sangat membahayakan bagi masyarakat. Ada mobil dari atas dengan kecepatan tinggi pasti hancur mobil itu kalau turun ke bawah. Misalkan untuk dump truck atau tronton muatan besar. Masyarakat banyak dirugikan dari proyek DAS Ampal," ungkap Komaryono.
LSM MAKI juga pesimis proyek penanganan banjir, yang menjadi salah satu program unggulan wali kota Balikpapan, akan selesai tepat waktu.
Bahwa akhir Desember tahun ini, kontrak kerja DAS Ampal berakhir. Sementara waktu pelaksanaan tersisa lima bulan lagi.