Paser, Nomorsatukaltim.com - Guna memperkaya referensi untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pajak dan retribusi daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Paser sharing dengan berkunjung Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Kamis (15/6/2023). Ketua Pansus I Hamransyah mengatakan, dalam pembentukan Raperda ini perlu masukan dari mana saja, terutama pemerintah daerah lain.
Dirinya menyebut jika bicara pajak dan retribusi daerah, tentunya ini mengenai dengan kebutuhan masyarakat, pelaku usaha sebagai BPHTB, PBB serta lainnya.
"Pada intinya menyatukan persepsi, agar setiap daerah untuk di Kaltim memiliki kesamaan berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah," kata Hamransyah.
Pada dasarnya dalam membuat Raperda ini yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, untuk pajak dan retribusi berada dalam satu Perda dan saat ini masih berupa rancangan, hal ini perlu disempurnakan.
Jika sudah diamanatkan dalam Undang-Undang tentunya hanya perlu melaksanakan, salah satu dalam pelaksanaannya yakni melalui pelaksanaan rapat dengar pendapat dengan daerah lain, sehingga memunculkan persamaan persepsi.
"Kesamaan persepsi dilakukan guna kesejahteraan Kaltim secara keseluruhan, kalau berbeda persepsi akan repot nantinya," jelasnya.
Hamransyah menambahkan, dari hasil kunjungan ini berbagai masukan akan menjadi perhatian Pansus I DPRD Paser. Yakni penerapan pajak air permukaan pasalnya selama ini pajak tersebut hanya di perkirakan pada air sungai yang mengaliri beberapa kabupaten.
"Sementara, ada air kolam yang airnya tidak mengalir, hal tersebut perlu masuk pada pajak provinsi," pungkasnya.
Dalam kunjungan tersebut juga hadir anggota Pansus I Indra Pardian, Edwin Santoso, M Saleh, Rahmadi, M Rafi i dan diterima Sekretaris Bapenda Kabupaten Kukar Muhammad Japar. (adv)
Reporter: Achmad Syamsir Awal