KKP Beri Bantuan untuk Lindungi Pesut Mahakam

Nomorsatukaltim.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan bantuan pemerintah kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Pesut Lestari di Kutai Kartanegara, Kaltim. Bantuan itu disalurkan melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak. Tujuannya, memperkuat peran masyarakat dalam upaya pelindungan atau konservasi Pesut Mahakam. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut, Firdaus Agung Kurniawan, menjelaskan bantuan konservasi diberikan pemerintah kepada kelompok masyarakat penggerak konservasi atau KOMPAK, untuk mendukung perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi. Sekaligus melindungi jenis ikan dilindungi atau yang terancam punah. “Ini dilakukan untuk mempercepat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah,” paparnya. Saat ini Pesut Mahakam, mamalia air ini telah masuk dalam status Sangat Terancam Punah.  Karenanya upaya pelestarian Pesut Mahakam dan sumberdaya perikanan di kawasan DAS Mahakam menjadi salah satu atensi KKP untuk dikelola sistematis bersama kelompok masyarakat. Kepala Balai BPSPL Pontianak, Andry Sukmoputro menuturkan bantuan konservasi senilai hampir Rp 100 juta itu diberikan kepada kelompok masyarakat lantaran keterbatasan sarana dalam melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi serta jenis ikan terancam punah. “Bantuan berupa papan informasi kawasan konservasi, genset, peralatan sosialisasi atau pemantauan yang berupa laptop, proyektor, printer, kamera digital, teropong, fish finder dan sound sistem,” jelasnya. Semua itu diberikan untuk membantu kegiatan masyarakat dalam melindungi, melestarikan dan memanfaatkan jenis ikan terancam punah atau dilindungi di kawasan konservasi. Penerima bantuan wajib menjaga, mengelola dan memelihara dan menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan konservasi setiap satu tahun dalam kurun waktu dua tahun kepada BPSPL Pontianak. Penerima bantuan juga harus dapat menjaga keberadaan bantuan konservasi agar terhindar dari risiko kerusakan. “Bantuan pemerintah ini bisa menjadi pemantik bagi masyarakat untuk mengelola sekaligus mengawasi sumberdaya perairan. Sehingga dampaknya positif dari sisi ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. serta menciptakan kemitraan yang baik antara pemerintah dan kelompok masyarakat,” tuturnya. Ketua Pokmaswas Pesut Lestari Ahmad Fauzi menegaskan komitmen kelompoknya untuk mengelola bantuan KOMPAK yang dapat memberikan timbal balik bagi masyarakat sekitarnya. Bantuan ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, bahwa KKP terus mendorong kelompok penerima bantuan menjadi garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan melalui aksi perlindungan dan konservasi. (*/ Tempo)