Paser, Nomorsatukaltim.com - Nasri kembali terpilih sebagai Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Paser periode 2023-2028.
Kepala Desa Olong Pinang itu dipercaya pada Musyawarah Cabang (Muscab) Apdesi yang dilaksanakan di Hotel Bumi Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Senin (29/5/2023).
Ketua Panitia Muscab Apdesi Kabupaten Paser periode 2023-2028, Zainul Aswat mengatakan Nasri diberi kepercayaan atau diamanahkan untuk memimpin kembali hingga 5 tahun kedepan.
"Pemilihannya berdasarkan musyawarah mufakat," kata Zainul Aswat.
Dirinya menyebut untuk dapat maju sebagai calon ketua Apdesi tingkat kabupaten sebelumnya pernah sebagai pengurus di DPC, dan pernah juga menjabat di Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK).
Usai kembali dipercaya untuk periode keduanya, Nasri menuturkan program kedepannya masih tetap sama, yakni fokus mendukung program Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera).
"Terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, pertanian dan perkebunan," tuturnya.
Selain itu target lain kedepannya mengusahakan tunjangan bagi kepala desa. Dikarenakan sebelumnya-sebelumnya insentif tenaga pengajar sudah terakomodir semua oleh Pemkab Paser, diantaranya guru ngaji dan Paud.
"Ada juga penyampaian dari teman-teman (Kades) untuk kenaikan operasional kepala desa, serta THR saat hari raya. Ini akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah, karena fungsinya Apdesi memang hanya sebatas menyampaikan apa menjadi keinginan Kades," sebut Nasri.
Diketahui untuk Alokasi Dana Desa (ADD) saat ini 13 persen dari angka Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat, sebelumnya hanya 10 persen. Nasri menerangkan rata-rata ADD yang diberikan nominalnya bervariatif, mulai Rp 1,3 miliar hingga Rp 1,5 miliar.
"Besarannya angka anggaran ini tergantung jumlah penduduknya dan luasnya wilayah," terangnya.
Sebagai ketua Apdesi Paser ia berupaya mempertahankan setidaknya ADD tetap diangka 13 persen. "Karena kalau mau tinggi (diatas 13 persen) kami melihat juga kebutuhan daerah untuk infrastruktur dan lainnya lebih besar juga," jelas Nasri.
Seandainya penanganan masalah infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mencapai 70 sampai 80 persen sesuai program bupati Paser, katanya tidak menutup kemungkinan ADD DBH diatas 13 persen.
"Kenapa begitu, karena bisa saja program-program pak bupati masuk didalam ADD dan ini dapat mempercepat juga capaian pembangunan di Kabupaten Paser," pungkasnya.
Ia menuturkan program-program dari bupati Paser sudah hampir terealisasi semua hingga di lingkungan RT, selain kenaikan ADD, juga ada insentif ketua RT, BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (*)
Reporter: Achmad Syamsir Awal