Dukung Optimalisasi Sektor Pariwisata, Pemprov Diminta Tetapkan Anggaran dalam APBD

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana memaksimalkan investasi sektor pariwisata. Dengan begitu harapannya akan mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan batu bara dan migas.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin pun memiliki pemikiran yang sama. Ia meminta Pemprov Kaltim bisa menentukan skala prioritas, jika ingin serius memaksimalkan transformasi sektor tersebut. Karena sebenarnya wacana ini telah lama digaungkan. "Kalau itu kami setuju, cuma good will-nya ini, kalau sekarang mungkin sudah terlihat. Dan ada dukungan dari sektor pariwisata," tuturnya, Selasa (16/5/2023). Menurutnya, agar sektor ini bisa berjalan maksimal, Pemprov Kaltim harus mendorong agar pariwisata benar-benar menjadi prioritas. Persentase anggaran untuk pariwisata bisa ditetapkan di dalam APBD. "Pariwisata kan bukan hanya di satu daerah saja, ada juga daerah-daerah lain, yang potensial untuk ekowisata," ujarnya. Kaltim memiliki segudang potensi wisata, tentunya sangat menjanjikan, sehingga ia menyarankan kepada Pemprov Kaltim untuk bisa menentukan skala prioritasnya. "Kalau sektor pariwisata dan pertambangan itu jadi setara, rasanya belum memungkinkan. Apalagi dana bagi hasil (DBH) Kaltim masih bergantung dari sana (tambang dan migas)," sebutnya. Ia menambahkan, hampir 60-70 persen produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten/kota Kaltim, masih bersumber dari sektor pertambangan. Karena itu, kata Saleh, fokus realisasi investasi dari sektor pariwisata harus bisa dimaksimalkan dari sekarang. "Kami sangat mendukung, karena memang ada potensi disitu," katanya. Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan Pemprov Kaltim diharapkan bisa memaksimalkan kebijakan anggarannya, hingga kebijakan prioritas di setiap bidang, mengingat pariwisata tak bisa berdiri sendiri. "Makanya perlu ada kolaborasi dan kerja sama dari dinas-dinas terkait. Misalnya Dinas PUPR-PERA Kaltim, terlibat dalam sarana prasarana jalan, Dishub tangani lajur laut dan lain-lain. Bahkan Disdikbud juga menyediakan pendidikan pariwisata," imbuhnya. (*/adv/dprdkaltim23)