DPRD Kutim Sampaikan 19 Poin Rekomindasi untuk Pemkab

Sangatta, nomorsatukaltim.com- Anggota DPRD Kutim, David Rante yang menjadi Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kutim, tahun anggaran 2022, menyampaikan sejumlah poin rekomendasi untuk Pemkab Kutai Timur.

1. Meminta Bupati agar segera memerintahkan semua Perangkat Daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan APBD 2023, sehingga serapan anggaran dapat dimaksimalkan.
2. Dalam perencanaan program harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh ketersediaan sarana penunjang dan juga personal, dengan merekomendasikan kepada Bupati untuk segera mengisi kekurangan tenaga PNS, P3K, TK2D di beberapa Perangkat Daerah.
3. Dinas/Badan yang capaian kinerja masih kurang, segera membuat target capaian kinerja dan melaksanakan dengan sistematis, terukur dan terarah.
4. Program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat umum agar tetap menjadi prioritas sebagaimana visi dan misi Bupati Kutai Timur dan juga RPJMD.
5. Keselarasan dan sinkronisasi antara RKPD, renstra (rencana strategis) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja dengan renja (rencana kerja) yang menafsirkan renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai.
6. Sinergitas antara Bappeda, BPKAD dan Inspektorat dengan Perangkat Daerah agar dapat berlangsung dengan baik.
7. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar dapat digali secara seksama termasuk dari sektor pajak dan retribusi. Bappeda dan Bapenda agar berkoordinasi untuk terlaksananya program tersebut.
8. Perbaikan infrastruktur harus dipercepat dan dibuatkan target yang akan dievaluasi setiap rentang waktu tertentu dan disinkronkan dengan database yang ada dalam SIPD.
9. Diperlukan akselerasi setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan perencanaan.
10. Perlu diperhatikan pula Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus agar setiap Perangkat Daerah dapat melakukan perbaikan dokumen penunjang yang akan berpengaruh pada realisasi anggaran.
11. Program Multi Years segera dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaannya yang terbatas.
12. Arsip dari setiap Perangkat Daerah dapat dipelihara dengan baik dan sesuai regulasi.
13. Pelatihan kepada perangkat desa agar dapat dilaksanakan sehingga dana ADD dapat tersalurkan dengan baik.
14. Badan Kesbangpol, Badan Pusat Statistik dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dapat berkoordinasi dalam rangka menyikapi tahun politik yang sedang berjalan, sehingga data kependudukan dan kelembagaan dapat tersinkronisasi dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu.
15. Dinas Sosial segera melakukan perbaikan data kategori masyarakat miskin dan masyarakat miskin ekstrim untuk menghindari tidak tersalurkannya Bantuan Langsung pada program bantuan tunai untuk masyarakat miskin.
16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera memverifikasi data penerima beasiswa dan potensi penerima beasiswa yang masih belum diakomodir.
17. Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk segera mendata dan memberikan insentif kepada pembangunan, rohaniawan pembangunan, doja, penggali kubur dan penjaga kubur agar semua terakomodir dan anggaran dapat disiapkan.
18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat memperhatikan masalah stunting.
19. Dinas Sosial dapat berkoordinasi dan memperhatikan masalah pengalokasian BPJS kepada pihak yang berhak sehingga tidak ada kendala yang dihadapi penerima BPJS.