Salehuddin Meminta Kesejahteraan Guru Diperhatikan, Nasib P3K Harus Terjamin

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Salehuddin, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

Hal ini disampaikan terkait dengan beberapa persoalan yang muncul di bidang Pendidikan. Seperti penundaan pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan jadwal kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia menyebutkan, seharusnya nasib P3K relatif lebih baik seperti ASN dan non-ASN yang telah mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah. "Karena dana pendidikan Kaltim kan cukup besar, itu bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik," terangnya. "Ya, bagaimana pun guru perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya," tambahnya, Rabu (3/5/2023). Ia menilai pemerintah daerah dan pusat telah meningkatkan komitmen dalam membangun disiplin penggajian terhadap guru dan tenaga pendidik. Karena menurutnya penggajian tergolong penting. "Apabila hak para tenaga pendidikan tidak terpenuhi, maka akan menggangu produktivitas belajar mengajar di sekolah. Dan memang ada beberapa pembiayaan yang harus diposkan lewat dana alokasi umum oleh pemerintah pusat," bebernya. Meski demikian, secara umum ia optimistis nasib para tenaga pendidik akan relatif lebih baik. Sebab, pemerintah sudah berkomitmen membayar gaji mereka. "Tinggal bagaimana meningkatkan kualitas uji kompetensinya yang harus jadi konsen, karena guru di Kaltim umumnya nilainya memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan," sebutnya. Ia juga menekankan, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan Disdikbud Kaltim perlu mengevaluasi perekrutan P3K, yang dinilainya masih tumpang tindih. Kata dia ada beberapa sekolah yang mendapatkan tenaga pendidik baru, namun di lain pihak mengalami kekurangan. Ini lantaran sebagian besar P3K yang dinyatakan lulus tidak berasal dari sekolah asal mereka. "Itu juga menimbulkan sebuah permasalahan. Harusnya terutama Kabid Guru dan Tenaga Pendidikan punya formulasi yang jelas, bagaimana menata penyebaran serta mengatur keperluan guru di Kaltim," bebernya. Politisi Partai Golkar ini juga menilai Disdikbud Kaltim belum memiliki peta yang jelas untuk menyediakan guru dan tenaga pendidik yang ideal. "Sehingga memang harus segera dicarikan solusinya oleh Pemprov Kaltim," tutupnya. (*/adv/dprdkaltim23)