Nomorsatukaltim.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo, meminta dukungan pemerintah terkait persoalan pupuk. Mereka berharap pemerintah turun tangan untuk bisa memberi pupuk murah bagi para petani sawit. Sebab, kenaikan pupuk tahun lalu membuat produktivitas kelapa sawit anjlok.
Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung menyampaikan, kenaikan harga pupuk bisa mencapai 300 persen. Mahalnya harga pupuk memengaruhi pola tanam dan hasil panen sawit rakyat.
"Salah satu tantangan perkebunan sawit saat ini karena harga pupuknya naik 300 persen. Kenapa produksi turun? Karena memang tahun lalu banyak dari kami yang tidak melakukan pemupukan," ujar Gulat dalam kegiatan Rakornas Kelapa Sawit 2023, dilansir Rol pada Senin (27/2/2023).
Ia menerangkan, selain pupuk, para petani sawit juga dihadapkan pada minimnya peremajaan kebun atau replanting.
Hal itu lantaran realisasi kucuran dana replanting dari pemerintah belum tersampaikan ke masyarakat.
Selama ini, menurutnya, alokasi dana replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp 5,4 triliun, namun baru terealisasi Rp 500 miliar. Padahal, program replanting bisa meningkatkan produktivitas petani sawit.
Saat ini, produksi perkebunan rakyat hanya sekitar 800 kilogram tandan buah segar (TBS). Dengan adanya replanting, lanjut Gulat, produktivitas bisa mencapai 3,5 ton per bulan.
"Petani sawit butuh perhatian, persyaratannya dipermudah. Uang itu bukan APBN, itu uang petani yang dikumpulkan oleh BPDPKS. Jadi, kenapa kami dipersulit?" ujarnya.
"Pak Jokowi harus melihat ini suatu tantangan untuk mencapai apa yang dimaksud dia untuk peremajaan sawit itu," imbun Gulat.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang turut dalam rakornas sawit mengatakan, pemerintah menargetkan peremejaan kebun sawit rakyat pada tahun ini bisa mencapai 180 ribu hektare. Harapannya, setiap tahun target minimal tersebut bisa tercapai.
Menteri SYL menjelaskan, ada perkebunan sawit rakyat di 21 provinsi yang harus diperhatikan. Ia meminta pihak pemerintah daerah untuk bisa memprioritaskan penanaman pohon baru sehingga bisa meningkatkan produktivitas lahan rakyat.
"Kita harus prioritaskan dan pastikan peremajaan sawit rakyat ini berjalan dengan baik. Ini diperlukan untuk mendorong perekonomian rakyat," ujar Mentan SYL.
Menurutnya, saat ini ada 16,38 juta hektare luasan kebun kelapa sawit. Sebanyak 6,9 juta hektare milik rakyat. Ia berharap, dengan adanya strategi yang tepat, ke depan bisa mendorong perekonomian rakyat yang bergantung pada 6,9 juta hektare kebun sawit tersebut.
"Pemerintah mendorong perbaikan tata kelola kelapa sawit rakyat ini. Kami mendorong adanya peremajaan tanaman tua atau yang tidak produktif ini dengan peremajaan sawit," paparnya. (*/Rol)