Kerjasama dengan Pertamina, KKP Jamin Kebutuhan Solar Nelayan

Nomorsatukaltim.com – Kebutuhan solar subsidi bagi nelayan di Indonesia bakal dijamin selalu tersedia. Keluhan nelayan terkait sulitnya mendapat bahan bakar minyak, akan segera teratasi. Hal itu setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga. Kesepakatan itu terkait jaminan pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan di Indonesia. Selain Pertamina, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menggandeng Kementerian BUMN untuk mempermudah akses BBM bersubsidi kepada nelayan. Langkah ini untuk memenuhi kebutuhan BBM dengan harga terjangkau di kampung nelayan dan pelabuhan perikanan. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kebutuhan bahan bakar bagi para nelayan mencapai 3,4 juta kilo liter per tahun. Untuk memastikan pendistribusian tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan, lanjut Trenggono, penyaluran BBM akan dilakukan pada zona penangkapan di Indonesia. "Yang pasti kita sudah membuat zona, zona 1 sampai 6. Ini kita klaster dengan zona tadi dan pelabuhan ya sudah kita tentukan," ujar Trenggono, dikutip pada Jumat, (3/2/2023). Menurutnya pemenuhan kebutuhan BBM, difokuskan di kampung nelayan dan pelabuhan perikanan.  "Fokus di tempat tadi sehingga tidak terjadi pemborosan. Klaster bisa mengontrol pendistribusian," imbuhnya. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, untuk mendukung kebutuhan BBM bersubsidi bagi para nelayan akan dilakukan penambahan minimal 30 Stasiun pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). “Untuk titik-titik lokasinya seperti yang telah disepakati bersama Kementerian.  Saat ini sudah ada 387 SPBN yang tersebar di pelbagai daerah di Indonesia,” ujarnya. Nicke mengatakan sudah ada sinkronisasi data antara pihaknya, koperasi nelayan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terus dilakukan. Data ini memastikan penyaluran BBM bersubsidi bagi para nelayan. Sehingga bisa terpenuhi dan tepat sasaran. "Jadi ada tiga hal yang akan kami pastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan," ujarnya. Pertama, ujar Nicke, ketersediaan. Dari angka tadi yang dibutuhkan sudah masuk dalam kuota tahun ini. Kedua, ihwal aksesibilitas. “Ini kita koordinasikan," ujarnya. Ketiga, harga sesuai dan sama di seluruh Indonesia. Menurutnya dengan digitalisasi dipastikan subsidi lebih tepat sasaran. Nelayan Balikpapan Keluhkan Minimnya SPBN Di Balikpapan, permasalahan bahan bakar bagi nelayan seperti masalah klasik, yang kerap berulang. Dari kelangkaan, kasus pengetapan sampai distribusi yang tidak merata. Sejumlah nelayan di Kelurahan Manggar Baru mengeluhkan tidak beroperasinya salah satu SPBN atau Stasiun Bahan Bakar Nelayan. Abdulrohman (50), nelayan Manggar Baru RT 31 meminta bantuan pemerintah terkait tidak aktifnya salah satu dari dua SPBN di sana. Lantaran salah satu SPBN berhenti beroperasi, ia kerap tidak kebagian jatah dan akhirnya tidak bisa melaut. “Ada sih tempat pengisian bahan bakarnya tapi yang satunya sudah tidak aktif, tidak beroperasi. Saya gak tahu kenapa. Jadi kadang kekurangan bahan bakar,” keluhnya, ketika ditemui, Selasa. Sehari-hari ia menggunakan kapal dengan jenis dua mesin domping. Ia berharap kepada Pemerintah Balikpapan agar memperhatikan nelayan. Terutama soal bahan bakar, karena saat ini kondisinya sangat terbatas bahkan kekurangan. “Tempat pengisian bahan bakarnya kurang. Saya punya harapan Mas, mudahan pemerintah dengar. Nelayan ini kan gak muluk-muluk yah untuk diperhatikan lebih, tapi mbok ya masa bahan bakar seperti solar saja gak ada perhatian khususnya, tolonglah,” ujarnya. Segendang speenarian. Ridwansyah, nelayan yang telah berusia 64 tahun, mengamini keluhan temannya. Terkait minimnya bahan bakar, menurut Ridwan, berdampak pada tidak produktifnya nelayan. Mereka tidak bisa melaut, yang menyebabkan turunnya pendapatan nelayan. Efek dominonya bisa berimbas langsung ke masyarakat yakni harga ikan menjadi mahal. “Kan kita juga salah satu penyedia bahan pokok makanan masyarakat, apalagi kalau cuaca lagi buruk begini,” ujar Ridwan. Minimnya bahan bakar nelayan dan cuaca buruk, bisa berdampak pula pada capaian target produksi perikanan Balikpapan. Selain membutuhkan bahan bakar, ia berharap adanya bantuan lain dari Pemerintah Balikpapan. “Saya harap pemerintah lebih memperhatikan nelayan. Kami mohon bantuan kebutuhan pokok dan tunjangan peralatan untuk melaut,” harapnya. (Taufik/ gpk) Sumber: KKP