Pemerintah Gencarkan Ekonomi Hijau Lewat Pertanian

Nomorsatukaltim.com – Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengapresiasi kalangan industri sarana pertanian yang mendukung rencana pemerintah menerapkan ekonomi hijau. Konsep ini digadang-gadang sebagai salah satu strategi utama dalam transformasi ekonomi. "Hal ini juga mendukung percepatan pemulihan ekonomi paska pandemi, dan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya. Dalam beberapa dekade terakhir banyak pertanian hanya fokus pencapaian hasil tinggi, siklus hidup yang pendek, penyakit dan resistensi hama. Bahkan gizi seakan tidak terlalu penting, lantaran hanya mengejar produksi. Padahal, lanjutnya, pertanian menjadi salah satu cara untuk mengembangkan green economy atau pertumbuhan ekonomi hijau. Ekonomi hijau diharapkan bisa menjadi solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan. Saat ini pemerintah mendorong pertanian menuju perekonomian yang rendah karbon, hemat sumber daya dan memitigasi perubahan iklim untuk mencapai pengurangan kemiskinan, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas Maliki, menjelaskan agenda ekonomi hijau yang diterapkan melalui pemberdayaan masyarakat dan sinergi berbagai pihak untuk penanggulangan kemiskinan. “Penganggulangan kemiskinan dan ekonomi hijau tidak bisa dipisahkan begitu saja,” tegasnya. Terelbih, penanggulangan kemiskinan dapat diperkuat dengan konsep ekonomi hijau. Sedangkan pemberdayaan masyarakat akan memberi daya dukung yang lebih kuat untuk pelaksanaan ekonomi hijau. Produsen sarana produksi pertanian Pandawa Agri Indonesia atau PAI mendukung upaya percepatan mewujudkan pertanian ramah lingkungan atau berkelanjutan di Tanah Air. CEO Pandawa Agri Indonesia Kukuh Roxa, mengatakan hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk dapat mengurangi emisi karbon sebanyak 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,2 persen dengan bantuan internasional di tahun 2030. Pertanian, sambungnya, menjadi satu sektor terbesar di Indonesia dan berperan penting dalam krisis iklim yang terjadi karena menghasilkan 19-29 persen emisi Gas Rumah Kaca secara global. Terkait hal itu, Kukuh berujar, perusahaannya telah melakukan inovasi dalam pengembangan produk pengurang pestisida. "Pengurangan penggunaan pestisida dengan reduktan yang kami lakukan ini telah berkontribusi dalam mengurangi hampir 5.000 ton emisi karbon dioksida," paparnya, dilansir Antara, belum lama ini. Ia berujar, pihaknya mencatat kontribusi perusahaan dalam mengurangi lebih dari 1,5 juta liter penggunaan pestisida di lebih dari 2 juta hektare lahan perkebunan di Indonesia dan Malaysia. Dari angka tersebut, lebih dari 16.500 pekerja semprot dan petani telah terhindar dari paparan berlebih bahan kimia berbahaya yang berasal dari pestisida. (*/Ant)