Parlemen Balikpapan Siap Dampingi Nelayan

Nomorsatukaltim.com – Parlemen Balikpapan siap mendampingi keluhan nelayan terkait masalah perikanan dan kendala nelayan saat melaut. Janji itu dilontarkan Ketua Komisi II Parlemen Balikpapan, Suwanto, saat berdiskusi dengan para pewarta di kawasan Wiluyo Puspoyudho. Diskusi menyoal sejumlah problematika nelayan di Kota Balikpapan yang sampai saat ini masih minim perhatian, Senin (16/01/2023). Suwanto menjelaskan, ia mewakili pihak Legislatif telah melakukan komunikasi untuk selalu berkordinasi dengan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3). Tujuannya agar dapat mendampingi dan membantu menyampaikan keluhan nelayan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat. "Sudah saya telpon tadi kepala dinas DP3, apapun permasalahan dari nelayan agar selalu berkordinasi. Kami juga bisa mendampingi dan membantu menyampaikan masalah yang mereka alami," ujarnya. Dengan begitu komplkesnya masalah nelayan Balikpapan, ia mengakui belum dapat berbuat banyak. Alasannya terbentur dengan aturan. Ia menilai saat ini regulasi mengenai kelautan dan perikanan telah diatur provinsi dan pusat. "Kita tidak bisa berbuat banyak, khususnya Komisi II. Sebab regulasi soal nelayan, contohnya di area laut itu pengaturannya terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi," imbuh Suwanto. Meski begitu, ia berjanji akan menyampaikan keluhan nelayan ke pihak terkait. “Kami siap mendampingi nelayan kapan pun,” jelasnya. Ia juga mengapresiasi munculnya komunitas nelayan yang mampu mengorganisir ratusan nelayan dalam satu wadah. Namun, ia menekankan komunitas atau organisasi itu harus menghindari adanya kepentingan pribadi. “Pemimpin dan pengurusnya harus bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan para nelayan. Jangan hanya dipolitisasi, harus sinkron kepentingan para nelayan," tegasnya. Kepala Dinas DP3 Balikpapan, Heria Prisni mengamini perlunya kawalan dan pendampingan bersama, antara pihak Dinas dan Parlemen mengenai permasalahan nelayan. “Keluhan para nelayan perlu disampaikan ke provinsi melalui mekanisme yang ada,” ujar Heria. Diwartakan sebelumnya, para nelayan Balikpapan kerap mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah. Dari soal minimnya SPBN, tidak meratanya solar subsidi, aturan PNBP yang baru, dan sampai limbah perusahaan yang menganggu pendapatan nelayan. Mereka meminta pihak terkait lebih memperhatikan nasib nelayan. Seperti Dewan, salah satu nelayan Manggar Baru. Ia mengungkap terseraknya limbah perusahaan di perairan Manggar. Limbah itu pun turut mempengaruhi hasil tangkapannya. “Biasanya mendapat ikan sekitar 60-80 kilogram tangkapan per hari, sekarang sering turun jadi 20-30 kilogram per harinya,” bebernya, Sabtu (7/1/2023). Ia berujar, sehari-hari saat melaut menggunakan alat tangkap berjenis jaring. Namun bukan ikan yang dieproleh ataupun jenis habitat laut lain yang didapatnya. Tetapi justru pelbagai macam limbah buangan yang dinilainya dari kapal perusahaan besar. Limbah yang didapatnya itu seperti ban mobil besar, kaleng cat, bahkan sampai limbah batu bara dibawa naik ke daratan. Limbah batu bara di laut Manggar, yang ditemui nelayan Balikpapan. “Sudah lama saya kalau melaut yang nyangkut di jaring bukan hanya ikan pak, tapi limbah. Mungkin dari perusahaan pak, bekas kaleng oli, ban besar, pernah waktu itu batu bara terbawa di dalam jaring Pak,” ungkapnya. (*) Reporter: Muhammad Taufik