Ketua DPD: Indonesia Darurat Data Penduduk

Nomorsatukaltim.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti sejumlah data yang dirilis kementerian dan instansi tentang jumlah data penduduk dan desa yang tidak sinkron satu sama lain. LaNyalla menilai basis data sangat penting bukan hanya untuk pemilihan umum, tetapi juga untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pelayanan publik, ketahanan sosial serta pembangunan demokrasi. "Tetapi dari data yang ada, simpang siur dan tidak sinkron antarkementerian dan instansi. Ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi KPK pernah menyebut ada sekitar 16 juta orang tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Termasuk desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan," beber LaNyalla, dikutip dari MI, Selasa (20/12/2022). Dalam keterangannya, ia yang pernah mengungkap Daftar Pemilih Tetap fiktif pada saat Pilkada Jawa Timur 2008 lalu itu membeber sejumlah temuannya. Antara lain ketidaksamaan data yang dirilis Kementerian Desa, Kemenkeu, KPK, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Dari data yang disajikan dan telah terekam di sejumlah media massa itu memang ada perbedaan mencolok terkait jumlah desa dan penduduk. Sama halnya dengan yang pernah diungkap KPK saat rakor dengan Kemensos. Menurut KPK, ada 16,7 juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Padahal, data itu basis untuk penyaluran bantuan sosial. Selain itu ada NIK ganda sebanyak 1,06 juta orang. Juga ada 234 ribu orang yang meninggal, tapi masih ada di DTKS. "Ini sudah diungkap KPK. Tapi saya belum tahu apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Apalagi Kemensos pernah mengajukan anggaran Rp 1,45 triliun untuk program sentralisasi data," ujarnya. Ia juga membocorkan perbedaan pandangan antara Kemenkeu dan Kemendes terkait adanya desa fiktif.  Awalnya, Kemenkeu menyitir ada 15 desa fiktif. Lalu saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Menkeu menyatakan terdapat permasalahan administratif pada penambahan desa baru di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Namun, Menteri Desa Abdul Halim membantah. Begitu pula dengan Menkes yang mengaku kapok menggunakan data Kemenkes karena disinyalir tak tepat sasaran. Pihaknya mengaku memilih menggunakan data KPU yang baru saja menggelar Pilkada serentak. "Padahal Pilkada serentak di 2020 tidak berlangsung di seluruh kabupaten-kota di Indonesia. Bagaimana mungkin data itu bisa jadi acuan. Apalagi vaksin dilakukan 2021. Data pemilih yang sudah meninggal di-update dari mana?" ujar LaNyalla. Jadi, menurutnya, darurat data ini menjadi persoalan serius. Terutama untuk mengambil kebijakan. Karena jika datanya salah, pasti kebijakan juga salah. "Apalagi mau memaksakan pemilu legislatif dan pilpres langsung di 2024. Bisa runyam kalau faktanya kita masih seperti ini," ujarnya. (rap/ MI)