Siswo Minta Bantuan Bibit Sapi untuk Petani Loa Tebu Tidak Ditarik Lagi

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Usai dua kali digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait bantuan bibit ternak sapi yang bermasalah, Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Siswo Cahyono menolak usulan menarik kembali bibit sapi tersebut.

Diketahui, bantuan bibit sapi yang telah disalurkan kepada kelompok tani (poktan) di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai bermasalah. Pada hasil RDP belum lama ini, bantuan sapi di beberapa kecamatan direncanakan akan ditarik kembali lantaran Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar tidak membayar rekanan, sebab tidak sesuai kontrak. Meski begitu, Wakil Ketua III DPRD Kukar, Siswo Cahyono membeberkan hasil rapat yang telah dilakukan sebanyak dua kali ini. "Telah disepakati bahwa bantuan yang sudah disalurkan kepada 5 kelompak tani di berbagai kecamatan menjadi utang pemerintah," ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (4/10/2022). Melalui aspirasi Siswo Cahyono, satu poktan di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, telah menerima bantuan ternak sapi pada tahun 2021 lalu. Ia mendapatkan informasi bahwa bantuan akan ditarik kembali. Siswo mempertanyakan hal ini dan memberi usulan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Siswo, masalah yang dihadapi merupakan urusan internal antara Distanak Kukar dan rekanan penyedia jasa. "Jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui akar permasalahan menjadi korban. Apalagi pendistribusiannya sudah dilakukan beberapa bulan lalu," ungkap Siswo. Dari informasi yang diterimanya, alasan dinas tidak membayarkan pihak penyedia jasa karena tidak sesuai standarisasi ditentukan. Hingga berakhir pemutusan kontrak, serta tidak dibayar. "Ini tentunya tidak menyelesaikan persoalan yang ada,” jelasnya. Siswo juga menolak usulan dinas terkait menganggarkan bantuan kembali kepada poktan yang sama. Sebab, ditakutkan nantinya akan menimbulkan masalah baru. "Karena bakal terjadi pesekongkolan lantaran sapinya sudah ada dan diterima Poktan. Apabila dianggarkan kembali, tentunya akan melakukan proses tahapan lelang," imbuhnya. "Dimana, rekanan yang sudah mengadakan pengadaan bibit sapi sebelumnya pasti menginginkan menang juga. Sedangkan lelang dibuka secara umum,” sambungnya. Atas itu, Siswo meminta kepada Distanak Kukar agar bantuan yang sudah didistribusikan menjadi utang pemerintah, sehingga rekanan mendapatkan bayarannya dan sapi tidak ditarik. Ia menilai, perlu dibentuk tim yang bertugas menghitung dan menilai berapa yang harus dibayarkan oleh pemerintah, sesuai kondisi sapi saat itu. Kondisi waktu penyaluran dan sekarang sudah berbeda. Ketika diterima Poktan keadaannya kurus, sakit-sakitan, bahkan sampai ada yang mati. “Lebih baik itu dibayarkan dan diakui sebagai utang, bahwa kerjaanya rekanan ada karena barangnya sudah dibagi,” pungkasnya. (Jat/Adv/DPRD Kukar)