Para Dokter di Kubar Keluhkan Rendahnya Insentif, Pemkab Tunggu Dasar Acuan

Kubar, nomorsatukaltim.com - Isu mengenai rendahnya insentif dokter di Kutai Barat menyeruak ke permukaan. Bahkan informasi yang beredar, para dokter itu akan angkat kaki dari Kubar jika nasib mereka tak kunjung membaik. Menderngar keluhan itu, sejumlah legislator di Kota Beradat pun langsung bersikap.

Achmad Syaiful salah satunya, wakil rakyat dari fraksi Golkar ini menyebut akan memperjuangkan keinginan dan permintaan kenaikan insentif para dokter. “Ya, kemarin kita rencananya ada rapat soal insentif dokter. Karena informasinya insentif atau tunjangan jabatan kecil sehingga mereka minta ditambah," kata H. Acong, sapaan akrab Achmad Syaiful. Langkah awal, kata dia, DPRD Kubar akan memanggil tim eksekutif untuk membahas persoalan ini. Sebab, ia meyakini insentif dokter memang berpengaruh penting terhadap pelayanan. Apalagi dengan jumlah tenaga dokter yang masih terbilang minim di Kubar, mestinya perlu ada perhatian khusus dari pemerintah. “Ada sekitar 170 ribu orang lebih di sini (Kubar, Red.), sementara jumlah segitu yang harus dilayani para dokter,” imbuhnya. Oleh karena itu, kepada pemerintah, ia berharap untuk dapat mencari solusi konkret. Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kubar, Ritawati Sinaga juga langsung buka suara menjawab isu tersebut. Ia tak menampik jika keluhan para dokter itu sudah sampai ke telinganya. “Sudah ada pembicaraan antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kutai Barat dengan Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah serta RSUD Harapan Insan Sendawar,” beber Rita. Terkait menebar ancaman ingin pindah, ia juga mengetahuinya. Hal itulah yang menjadi keperihatian Diskes. Rita pun berjanji akan memperjuangkan hak para dokter tersebut. Meski tidak secara langsung para dokter "mengancam" akan pindah ke tempat lain, tetapi hal itu sudah harus menjadi perhatian serius Diskes Kubar. "Kita memperjuangkan hak dari teman-teman dokter. Kalau mengancam (pindah) sih enggak, (tapi) yang ditakutkan begitu". Rita yang juga berprofesi sebagai dokter ini mengaku, beban kerja yang tinggi ditambah biaya hidup yang terus meningkat menjadi alasan para dokter meminta kenaikan tunjangan. Kemudian dari sisi risiko pekerjaan juga jadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian profesi. Misalnya risiko penyakit dan lain sebagainya. Mewakili Pemkab Kubar, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kubar, FX Sumardi menyebutkan bahwa dalam hal ini tidak ada yang saling menutup mata dengan sesama pengabdi. “Pemkab Kubar sangat konsen dan menunggu dasar acuan yang dimaksud. Yang penting ada dasar hukumnya dan ada aturannya yang jelas,” pungkas Mantan Ketua KNPI Kubar itu. (luk/dah)