Sungai Kandilo Terjadi Pendangkalan, Paser Potensi Banjir Rob

  Paser, nomorsatukaltim.com - Titik banjir di Kabupaten Paser semakin bertambah. Terbaru banjir juga terjadi di Jalan Pangeran Menteri, Kecamatan Tanah Grogot. Selain itu, banjir juga mulai melanda wilayah Desa Jone dan Senaken. DPRD Paser pun bereaksi. Dengan langsung mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). guna mencari cara dan solusi mengatasi atau megurangi titik banjir. Rapat sendiri berlangsung di Ruang Bappekat, Senin (30/5/2022). Pimpinan Rapat, Hendrawan Putra meminta agar dalam mengatasi banjir, Pemerintah Daerah rutin melakukan koordinasi. Baik itu lintas OPD maupun dengan DPRD Paser. Sebab kata Hendra, jika koordinasi lemah, persoalan tidak akan pernah teratasi. "Harus saling sinergi. Kebetulan kawan-kawan di sini (DPRD Paser, red) ada yang disiplin ilmunya berhubungan dengan teknis mengatasi banjir," ujar Hendrawan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Paser. Menurut Hendrawan, bertambahnya titik banjir harus menjadi perhatian serius Pemeintah Daerah. Dan harus segera dicari tahu penyebabnya. Misalnya pendangkalan yang terjadi di hilir Sungai Kandilo. Sebab berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kedalaman hilir Sungai Kandilo yang berada di Desa Muara Pasir hanya 1,5 meter saja. Padahal seharusnya kata Hendra, ideal kedalaman sungainya adalah 10 meter. "Pendangkalannya sangat luar biasa. Sangat berpotensi terjadi banjir Rob. Dan ini harus segera disikapi,"sambung Politisi Partai Demokrat ini. Dalam RDP ini juga disampaikan anggaran penanganan bencana sebesar Rp 3 miliar. Di mana nominal itu diyakini tidak cukup untuk mengatasi persoalan banjir di Kabupaten Paser. DPRD diminta dapat mengakomodir melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). "Mereka (OPD) berharap bisa masuk dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Paser," tutur Hendrawan. DPRD pun meminta agar data teknis bisa diberikan secara detail kepada wakil rakyat. Termasuk juga data mengenai catchment area atau daerah tangkapan air yang kurang. Sehingga dapat dicarikan solusi melalui Pokir. "Bisa kita masukkan dalam Pokir. Selama ini anggota DPRD tidak pernah memperhatikan itu. Pemerintah tidak menyerahkan data ke kami. Agar kiranya bisa saling berkoordinasi, mana data catchment area dan beberapa hal teknis lainnya," pungkas Hendrawan Putra. (adv/asa)