Biar Maksimal, DPRD Paser Minta Penanganan Banjir Fokus di Satu Titik

  Paser, nomorsatukaltim.com - Persoalan banjir cukup menghantui bebera Wilayah di Kabupaten Paser. Di antaranya wilayah Kecamatan Long Kali, Long Ikis dan Kecamatan Tanah Grogot. Selain penyumbatan yang sering terjadi di saluran drainase, kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi faktor penyebabnya. Untuk tahun ini Kabupaten Paser telah menganggarkan Rp 4 miliar untuk menangani banjir. Dengan anggaran segitu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Paser, Basri menginginkan dinas terkait memaksimalkan anggaran tersebut.  "Maksimalkan dan mengacu pada master plan penanganan di kota," kata Basri, Kamis (26/5). Untuk penanganannya, Basri meminta kepada dinas terkait untuk dapat fokus pada satu titik dulu. Sehingga benar-benar maksimal. Sebab kata Basri, dengan anggaran segitu dan dibagi dibeberapa titik, tentu tidak akan cukup. Dan tidak akan maksimal. "Contoh. Misalkan fokus penanganannya di Desa Jone dan Desa Senaken dulu. Dengan mengalokasikan anggaran yang ada. Seperti membenahi saluran drainase. Pokoknya fokus aja di daerah itu. Dan harus berdasar master plan yang ada," jelas Basri. Menurut Basri, di tahun 2021, master plan untuk drainase daerah perkotaan telah selesai dibuat. Karena itu DPRD Paser meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk dapat mempelajarinya. Selain memperhatikan saluran drainase, Basri juga meminta untuk tidak lupa memperhatikan Daerah Aliran Sungai (DAS). Yaitu dengan melakukan pengerukan. Sebab banyak terjadi pendangkalan dan sedimentasi. "Pendangkalan sungai juga sumber masalah. Jika anggaran daerah ini hanya untuk penanganan drainase namun masalah pendanggalan sungai tidak ditangani, ya akan tetap terjadi banjir karena sungainya dangkal," terangnya. DPRD kata Basri juga telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV. Dari koordinasi yang dilakukan, Sungai Kandilo merupakan kewenangan daerah. Karena bukan sungai penghubung antar kabupaten. Kendati demikian kata Basri lagi, itu tidak menutup kemungkinan dapat diusulkan dalam perencanaan prioritas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun sebelum itu, data yang saat ini dikerjakan DPUTR harus telah rampung. "Kami bisa melakukan lobi melalui DAK (Dana Alokasi Khusus). Tapi harus ada data kalau memang daerah tidak sanggub dalam penanganan pendangkalan sungai," pungkasnya. (adv/asa)