Pemkot Diminta Netral Terkait Polemik KNPI Balikpapan

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Polemik di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI Balikpapan) terus bergulir.

Ketua DPD KNPI Balikpapan Galang Nusantara yang terpilih secara aklamasi versi Musyawarah Daerah (Musda) bersama periode 2022-2025, bersurat kepada Polda Kaltim, perihal penolakan atas rencana pelantikan KNPI Kota Balikpapan yang tidak mempunyai legalitas. "Atau dalam hal ini tidak mempunyai Kepmen Kumham," ujar Galang, Kamis, 24 Maret 2022. Adapun kegiatan Pelantikan Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KNPI kepemimpinan Andre Afrizal, dijadwalkan digelar di Aula Gedung KNPI Balikpapan, pada Minggu, 27 Maret 2022 mendatang. Menurutnya, legalitas kepemimpinan dan kepengurusan KNPI Balikpapan dibuktikan dari dua surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmen Kumham). "Jadi jika ada (organisasi) pemuda lainnya mengatasnamakan KNPI lainnya, maka bisa dipastikan itu tidak memiliki legalitas. Jadi kita menolak," urainya. Galang menyebut surat dari Kemen Kumham telah disampaikan kepada Polda Kaltim dan tembusannya telah diterima Bagian Administrasi Umum Polresta Balikpapan. "Dan terakhir kita tembuskan ke Pemkot Balikpapan dan diterima langsung Kabag Hukum," katanya. Ia menegaskan agar Pemkot Balikpapan bersikap netral dalam polemik KNPI Balikpapan. "Terkait Wali Kota akan hadir atau tidak, itu bukan domain kita untuk mengomentari. Tapi apa bila menghadiri pelantikan itu, maka bisa dipastikan dalam hal ini, sebagai Bapak Pemuda Balikpapan, sedang berada dalam posisi yang salah," katanya. Hal itu juga dianggapnya akan mencederai netralitas eksekutif. Ia mencontohkan polemik KNPI di Kutai Timur (Kutim). Di mana kepala daerahnya mengambil langkah tegas dengan cara bersurat kepada seluruh kubu KNPI yang ada di sana untuk segera mengosongkan sekretariat KNPI yang digunakan para pemuda. "Itu kan cukup bijak," katanya. Galang berharap, Pemkot Balikpapan juga mengambil langkah tegas serupa. Yakni menginstruksikan kepada seluruh kubu KNPI untuk mengosongkan dan mengambil alih pengelolaan Kompleks Graha Pemuda KNPI Balikpapan, yang berlokasi di Jalan Ruhuy Rahayu, Sepinggan, Balikpapan Selatan, yang tepat berada di seberang Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome. "Dan juga sangat miris kalau Wali Kota hadir dalam pelantikan KNPI lainnya yang tidak mempunyai legalitas," katanya. Sebelumnya sempat berembus kabar bahwa KNPI Balikpapan yang dipimpinnya akan mengambil langkah tegas dengan menyegel Kompleks Graha Pemuda KNPI Balikpapan, bila surat yang sudah dilayangkan kepada instansi kepolisian dan eksekutif tidak digubris. Terkait hal ini, Galang menyebut bahwa penolakan pelantikan KNPI yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat itu, datangnya dari seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP). "Terkait aksi itu, bisa saja menjadi jawaban sebagai respons sebab akibat. Karena kita sudah bersurat, sebelumnya 2 kali," katanya. Surat pertama dilayangkan pada 18 Januari 2022, terkait rekomendasi tentang dana hibah. Surat kedua dilayangkan pada 24 Februari 2022, tentang permintaan pengosongan Kompleks Graha Pemuda. "Dan kemudian surat ketiga kami. Kami pastikan ini adalah surat terakhir kami. Cukup 3 kali kami lakukan upaya persuasif. Mau sampai kapan juga, kan," ungkapnya. Galang juga merasa perlu menyampaikan imbauan kepada eksekutif di Balikpapan agar tidak menghadiri pelantikan KNPI selain yang sudah disahkan dalam hasil Musda Bersama, pada Januari 2022 lalu yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan. "Harapannya supaya Pemerintah Kota bisa bersikap netral. Artinya apabila diundang, untuk tidak menghadiri pelantikan KNPI lainnya," imbuhnya. Sementara itu, KNPI Balikpapan versi DPP KNPI Haris Pertama juga telah menggelar pemilihan ketua melalui Musyawarah Daerah (Mudda) XV (KNPI) yang berlangsung di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Sabtu (6/11/2021). Dalam Musda tersebut Andre Afrizal terpilih secara aklamasi sebagai ketua, periode 2021-2024. (ryn/dah)