Pemkot Samarinda Beri Atensi, Sekolah-Sekolah Rusak Diperbaiki Bertahap

SAMARINDA – Pemkot Samarinda akan memperbaiki sejumlah sekolah di Kota Tepian. Salah satu yang menjadi perhatian adalah SDN 027 Samarinda di Jalan Pramuka. Sekolah ini selalu kebanjiran ketika hujan deras melanda kawasan Jalan Pramuka. Memang, permukaan bangunan SD ini terlihat lebih rendah daripada bangunan sekitarnya. Ruang kelas di lantai satu selalu terendam banjir saat hujan turun. Menurut keterangan Kepala Sekolah SDN 027 Samarinda Wahidah, tiap pintu semua kelas mau tak mau dibuat tanggul setinggi 40 sentimeter untuk menghalangi air masuk ke dalam ruangan kelas. Pihaknya juga telah meninggikan permukaan lantai kelas beberapa kali, namun tetap saja tak bisa menghindarkan air masuk ke dalam kelas. "Ya anak-anak, kalau kita pulangkan di saat banjir, lebih rawan, karena jalanan lebih rawan, air lebih dalam, lebih deras. Jadi mau tidak mau mereka tetap di sekolah. Sampai air surut," keluh Wahidah kepada nomorsatukaltim.com, jaringan media Disway Kaltim. Sempat pula salah satu gedung yang menjadi ruangan guru terbakar beberapa waktu lalu. Pernah dibongkar, tetapi belum ada dilakukan perbaikan hingga saat ini. Wali Kota Samarinda Andi Harun pun mengunjungi sekolah tersebut. Melihat seberapa banyak perbaikan yang diperlukan. "Saya menerima kabar dari tenaga pendidik di SDN 027 dua hari yang lalu, saya dikirimkan foto beberapa kondisi yang disampaikan, jadi saya ajak teman-teman jajaran untuk melihat lokasinya secara langsung," kata Andi Harun, Kamis (17/2) kemarin. Setelah meninjau kerusakan, ia berjanji pemkot akan memperbaiki kerusakan bangunan. Selain itu, ia juga akan meningkatkan kapasitas dan fungsi drainase sekolah guna penanganan banjir. Namun perbaikan tidak hanya dilakukan pada SDN 027 Samarinda saja. Wali kota menyebut bahwa Pemkot Samarinda telah melakukan proyek rehabilitasi sekolah dari tahun lalu. Untuk kegiatan fisik pada 2021, terdapat 8 sekolah yang dilakukan perbaikan. Terdiri atas SDN 007 Sambutan, SDN 011 Sambutan, SDN 017 Sungai Kunjang, SMPN 13 Samarinda, SMPN 15 Samarinda, SMPN 29 Samarinda, SMPN 41 Samarinda, dan SMPN 12 Samarinda. Kegiatan tersebut berupa rehabilitasi ruang kelas, ruang kelas baru, peningkatan sarana dan prasarana, serta lanjutan pembangunan. Sumber dana berasal dari DAK dan APBD PU. Total pagu mencapai Rp 10.691.196.801. Sedangkan pada 2022, kegiatan fisiknya meliputi 11 sekolah. Terdiri atas SMPN 40, SMPN 45, SMPN 46, SMPN 47, SMPN 48, SMPN 24, SMPN 20, SMPN 31, SMPN 32, SMPN 13, dan SDN 007 Sungai Pinang. Kegiatannya berupa pembangunan unit sekolah baru, turap, rehabilitasi ruang kelas baru, pembangunan laboratorium IPA, pembangunan lab komputer, pembangunan toilet, dan pembangunan aula. Dana berasal dari DAK dan APBD. Pagu anggarannya mencapai Rp 16.309.018.900. Sementara itu, DED fisik tahun 2022 untuk DAK 2023, meliputi 17 sekolah. Yakni SDN 008 Sambutan, SDN 007 Samarinda Kota, SDN 013 Samarinda Utara, SDN 011 Sungai Pinang, SDN 023 Samarinda Utara, SDN 010 Palaran, SDN 010 Samarinda Seberang, SDN 021 Palaran, SDN 014 Sungai Pinang, SMPN 3, SMPN 7, SMPN 16, SMPN 21, SMPN 22, SMPN 36, SMPN 19, dan SMPN 40. Seluruh dana berasal dari APBD dan meliputi kegiatan rehabilitasi, rehab bertingkat, pembangunan atau rehab, rehab total ruang kelas, UKS, perpustakaan, toilet, pagar, dan pembangunan lain. Total keseluruhan pagu anggaran mencapai Rp 1.456.650.000. Andi menyatakan Pemkot Samarinda berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur sektor pendidikan secara bertahap. Karena, proyek infrastruktur ini bukan lagi dilaksanakan oleh Dinas PUPR Samarinda. Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda langsung. "Sekarang dengan Permendagri Nomor 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tanggung jawab pembangunan infrastruktur bidang pendidikan sudah di Disdikbud. Sebelumnya ada di Dinas PUPR," jelasnya. Andi juga menyebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda sudah melakukan pemetaan sekolah yang memerlukan pembangunan baru maupun rehabilitasi. Disebabkan anggaran yang terbatas, maka tidak bisa direalisasikan dalam 1 tahun anggaran sekaligus. "Belanja di sektor lain juga tidak bisa kami tunda. Jadi tahun ini ada beberapa sekolah yang akan kami bangun. Nanti di perubahan lagi, lalu pada tahun depan begitu untuk strategi pembiayaan bidang pendidikan," tegas Andi. Demi Pemerataan Pendidikan Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar memang berharap agar seluruh bangunan sekolah di Kota Samarinda harus sesuai standar. Dari segi fasilitas, sarana prasarana, pendidik dan tenaga pendidik. "Kami harapkan, dalam satu tahun ada sekolah baru. Ada pemerataan. Jadi pas PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi tidak ada masalah," harapnya. Deni merasa sektor pendidikan di Kota Samarinda belum ada pemerataan. Berbicara kualitas dan lengkapnya sarana prasarana, pasti hanya bisa ditemukan di tengah kota. Namun, berbicara daerah pinggir kota. Banyak yang belum memiliki fasilitas lengkap. Kurangnya pemerataan dalam fasilitas, berdampak langsung ke tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan yang berkualitas lebih banyak di tengah kota saja. "Sistem zonasi ini kan selalu jadi masalah kan? Karena orang tua pasti ingin anaknya bersekolah di sekolah yang fasilitasnya lengkap dengan guru yang berkualitas. Supaya belajar anaknya maksimal," imbuhnya. Meskipun APBD Samarinda terbatas, tetapi Deni ingin Pemkot Samarinda bisa memperbaiki sekolah yang keadaannya mengkhawatirkan. Atau juga menambah sekolah baru. Ia juga yakin dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) masuk ke Kaltim akan bisa menambah dana bantuan ke Pemkot Samarinda untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikan. (dsh/eny)