Penggunaan Kantor Menteri di Borneo Bay City, Belum Pasti

BALIKPAPAN, nomorsatukaltim.com — Rencana penggunaan Borneo Bay City Balikpapan untuk kantor Menteri menjelang pemindahan ibu kota negara baru belum pasti. Borneo Bay City menegaskan hingga saat ini belum mendapatkan konfirmasi terkait rencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian lain untuk berkantor di kawasan propertinya dalam rangka perpindahan Ibu Kota Negara (IKN). "Sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi terkait rencana Bappenas dan juga Kementerian lain untuk berkantor di Borneo Bay City dalam rangka perpindahan Ibu Kota Negara (IKN),” kata Paul Christian Chief Executive Officer Borneo Bay City, Sabtu (12/2). Namun, Paul memastikan sebagai bagian dari perusahaan properti nasional, pihaknya siap membantu dan bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. "Proyek properti Borneo Bay City sudah dikembangkan sebagai kawasan superblok di Kalimantan Timur sejak tahun 2012 atau 10 tahun lalu, sama halnya juga dengan pengembangan hunian di Samarinda melalui Bukit Mediterania,” ujarnya. Pembangunan kawasan properti di wilayah ini merupakan proyeksi jangka panjang yang telah dimulai sejak lama sebagai bentuk komitmen akan pembangunan negeri, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. "Seperti halnya proyek-proyek properti kami lainnya di berbagai kota lainnya di Indonesia, proyek-proyek di Kalimantan Timur ini merupakan bagian dari upaya pengembang untuk ikut membangun negeri melalui sektor properti,” kata Paul. Seperti diketahui, persiapan pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur memang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk industri properti. Adapun rencana sebagian menteri akan bertempat tinggal dan berkantor di kawasan properti di Balik Papan sebelum pindah ke lokasi ibu kota negara (IKN) belum mendapatkan konfirmasi sepenuhnya. (*)