SAMARINDA, nomorsatukaltim.com - Setelah memastikan langkah penyederhanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemkot Samarinda kini memulai proses administrasi persiapan uji kompetensi terhadap ribuan pegawai kontrak di lingkungan pemerintah kota. Agenda ini disebut-sebut bermotif perampingan jumlah pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D), Sofyan Ady Wijaya mengatakan, uji kompetensi akan menyasar Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH).
Menurutnya, pengetesan ulang kompetensi pegawai ini bertujuan untuk merasionalisasi menuju efisiensi jumlah pegawai terikat kontrak. Hal itu disebut sebagai bagian dari upaya pembenahan di tubuh Pemkot Samarinda di bawah komando Andi Harun-Rusmadi Wongso.
BKP2D saat ini, dikatakan telah mengimpun berkas registrasi dari 1.170 PTTB dan 4.506 berkas dari PTTH.
"Pengumpulan berkas ini merupakan registrasi tahap awal untuk memenuhi persyaratan mengikuti uji kompetensi," kata Sofyan Ady Wijaya, melalui sambungan telepon, Minggu (24/10).
Selanjutnya, sambung Kabid Perencanaan dan Promosi itu, pemkot akan melakukan verifikasi terhadap setiap berkas.
"Sehingga berapa jumlah peserta yang akan mengikuti uji kompetensi nantinya akan diketahui setelah verifikasi di lakukan." Targetnya verifikasi diselesaikan sampai 30 Oktober, tambahnya.
Tempat pelaksanaan uji kompetensi direncanakan menggunakan sarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma (STIMIK Wicida).
"Untuk uji kompetensinya rencana kami diselenggarakan pekan kedua November bulan depan," papar Sofyan Ady.
Ia kembali menegaskan, bahwa uji kompetensi yang akan diselenggarakan memungkinkan adanya perampingan pegawai. Terutama pada pegawai yang tak produktif atau tidak disiplin.
"Tapi nantinya hasil uji kompetensi akan dilaporkan kepada wali kota. Bisa jadi ada perampingan. Kami serahkan kepada wali kota untuk diambil kebijakan," tuntasnya. DAS/AVA