"Kemudian saat kami koordinasikan dengan Kementerian PUPR, ternyata itu jalan tak bertuan," sebutnya.
Berjalan terus demikian, Pemprov Kaltim mulai menyadari bahwa adanya jalan ini sangat penting. Lantaran akses tersebut adalah satu-satunya jalan penghubung via darat antar kota/kabupaten di Kaltim. Bahkan merupakan akses penting untuk menuju Kalsel.
Selain sebagai jalur pengangkutan orang, jalan tersebut juga menjadi jalur vital distribusi antar wilayah. Lantaran cukup menghemat biaya, jika dibandingkan dengan perjalanan melewati laut (Balikpapan ke Penajam). Maka itu Pemprov Kaltim mengambil alih jalan ini.
"Sesudah PPU mekar, baru itu diakui menjadi jalan provinsi. Seingat saya, pada 2014 aja belum berstatus," ujar Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, kemarin.
Selain berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sepaku, Hartono juga bukan baru di periode ini duduk di parlemen. Makanya ia tahu benar permasalahan jalan itu. Hal itu lah, sambungnya, yang menjadi alasan minimnya perhatian atas jalan ini. "Karena statusnya saja tidak jelas," tandasnya.
Setelah statusnya diambil alih ini lah, progres pembangunan baru berjalan. Meski tak memperbaiki keseluruhan panjang jalan, namun ada saja anggaran yang digelontorkan untuk jalan ini.
Di berbagai tahun anggaran, program pembangunan tiap tahunnya diturunkan per segmen. Di tahun anggaran selanjutnya, baru dilanjutkan segmen selanjutnya.
"Seperti itu. Makanya jalan itu tak pernah baik keseluruhan. Karena sepotong-sepotong peningkatannya," katanya.
Selain itu, mulanya juga ditentukan pilihan kontruksi jalan itu menggunakan aspal. Kata Hartono, pilihan kontruksi itu tidak tepat. Tak sesuai dengan kontur tanah wilayah Sepaku yang cenderung labil. Badan jarang sering amblas dan longsor.
Tapi kemudian, melalui DPRD PPU ia mendorong dengan berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kaltim. Agar pilihan kontruksi dirubah menjadi rigid. Dengan asumsi kontruksi beton itu lebih lama.
*
DUKUNG PEMPROV
Terlepas dari itu semua, Hartono mendukung usulan pengambilan status jalan poros Samboja-Silkar oleh Pemerintah Pusat. Selama itu dalam konteks kepentingan nasional, tentu itu tidak jadi masalah.
Karena menurutnya, itu akan mengurangi beban Pemprov Kaltim. Karena bisa mengalihkan anggarannya untuk infrastruktur yang lain. Selain itu, akan memberikan penjaminan bahwa pembangunan dan pemeliharaan bisa lebih baik.
Bahkan, masyarakat PPU utamanya Sepaku akan menerima dampak langsung dengan peralihan status Jalan Provinsi Samboja-Silkar itu. Karena pemerintah daerah akan lebih fokus untuk peningkatan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang lainnya. Tak selalu berkutat dengan jalan poros ini lagi.
"Kalau pendekatannya ke depan untuk mengawal eksistensi keberadaan IKN, itu lebih bagus. Ketika ada IKN di sini, akan dapat perhatian lebih. Harus kita sadari, PPU jauh dari kacamata nasional, makanya infrastruktur juga menjadi perhatian mereka nantinya," jelasnya.