Kukar, nomorsatukaltim.com - Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi, dampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budisatrio Djiwandono saat silaturahmi dengan 20 perwakilan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Muara Kaman.
Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Grand Fatma, Tenggarong. Para perwakilan BPD pun sangat mengapresiasi akan hadirnya para wakil mereka. Baik di DPRD Kukar maupun DPR RI. Harapan untuk menjalin sinergitas pun semakin terbuka lebar. Sebagai wadah mereka dalam menyalurkan aspirasi warga desa.
“Kita komitmen untuk bersama-sama mensejahterakan masyarakat kita yang ada di Kecamatan Muara Kaman,” ujar Alif Turiadi pada Disway Kaltim, Selasa (12/10/2021).
Terlebih memang Kecamatan Muara Kaman yang menjadi Daerah Pemilihannya (Dapil), merupakan salah satu kecamatan yang memiliki dominasi di sektor pertanian. Sejalan dengan apa yang terus dikerjakan oleh Partai Gerindra dimana ia bernaung. Ditambah Budisatrio Djiwandono yang duduk sebagai Wakil Komisi IV DPRD Kukar, juga membidangi permasalahan pertanian. Tentunya bakal terus mendorong sektor pertanian di kecamatan tersebut.
“Kami terus mendorong agar pertanian di Muara Kaman jadi ladang ketahanan pangan di Kukar, karena disana sangat luas pertaniannya,” lanjut Alif.
Sementara itu, Budisatrio yang berkesempatan datang ke Kukar pun menyapa konstituennya disela kegiatan saat menjalankan reses. Yakni Kecamatan Tenggarong, Sebulu, Muara Kaman, dan Anggana.
“Yang pasti reses kita fokusnya di Kukar,” jelas Budisatrio.
Saat di Kecamatan Muara Kaman, ia menyerap beberapa keinginan dari warga. Yakni kurangnya pembangunan infrastruktur yang ada di kecamatan hulu mahakam tersebut. Banyak tantangan yang dirasakan oleh warga disana.
Tak hanya itu, diskusi pun terbangun terkait potensi-potensi yang ada di Kecamatan Muara Kaman, yakni sektor pertanian. Mengharapkan Muara Kaman bisa dijadikan kecamatan penyangga ketahanan pangan di Kukar juga Kaltim.
“Saya pribadi berusaha keras menjamin potensi ini supaya bisa mencukupi kebutuhan untuk Kukar,” bebernya.
Terpisah, salah satu perwakilan BPD Desa Rantau Hempang, Andre, pun berterimakasih atas diterimanya mereka selaku perwakilan desa-desa di Kecamatan Muara Kaman. Menerima aduan dan harapan mereka. Bahkan menyetujui permohonan pembangunan infrastruktur di desa dengan nominal Rp 200 juta per desa.
Terlebih untuk urusan infrastruktur jalan. Sangat jauh dari kata layak. Seperti jalan dari Desa Sabintulung menuju Tenggarong saja, hampir memakan waktu lima jam. Naik dua kali lipat, lantaran kondisi jalan yang rusak parah. Begitupun dari Desa Rantau Hempang menuju Tenggarong, dengan menggunakan akses di Desa Rapak Lambur, membutuhkan waktu hingga 3 jam perjalanan lamanya.
“Rusak parah, jadi harapan kami semua untuk dapat dibantu oleh pak Alif,” tutup Andre. (ADV/mrf)