Perbaiki Perencanaan Pembangunan Kutim, Optimistis Pakai SIPD Tahun Depan

KUTIM, nomorsatukaltim.com – Pola perencanaan pembangunan di Kutai Timur (Kutim) dipastikan akan diperbaiki. Supaya arah pembangunan dapat semakin terukur dan sesuai dengan visi misi kepala daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Suprihanto baru saja ditunjuk. Maka tugas berat itu dibebankan kepada dirinya sebagai instansi yang jadi induk perencanaan. Dirinya menyiapkan satu langkah penting untuk itu. “Visi misi kepala daerah jika dirangkum adalah menata Kutim. Maka perencanaan pembangunan pun perlu diperbaiki pula,” ucap Suprihanto. Ia menilai, saat ini sistem yang diterapkan sudah baik. Terutama untuk sisi perencanaan. Maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menjalankan sistem tersebut. Konsistensi tentu menjadi hal penting dalam menjalankan sistem ini. “Jadi kekurangan terdahulu harus segera diperbaiki dan melanjutkan apa yang sebelumnya sudah baik,” tuturnya. Sistem yang dimaksud tersebut adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Menurutnya hal itu sudah ideal. Lantaran mengacu pada perencanaan ataupun usulan masyarakat. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. “Maka visi kepala daerah untuk menata Kutim pun makin mudah diwujudkan,” ujarnya. Memang pada tahun ini Pemkab Kutim masih belum sepenuhnya memakai SIPD itu. Penyesuaian program baru ini masih perlu dipelajari tiap instansi. Namun ia yakin pada tahun depan SIPD siapa diterapkan sepenuhnya. “Jika sistem ini bisa berjalan baik. Maka skema pembangunan pun bakal tertata rapi dan terukur capaiannya,” bebernya. Terpisah, akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah meminta agar dalam menjalankan SIPD jangan setengah hati. Ia menyambut baik jika ada upaya untuk memperbaiki perencanaan pembangunan. Jika perlu ditambah lagi dengan mendorong transparansi APBD. “Bisa saja pemkab/kot hanya menampilkan gambaran besar dari pagu anggaran saja. Sementara untuk proses penyusunan, datangnya usulan program tidak dilihatkan,” ucap Dosen Fakultas Hukum Unmul ini. Jika tidak seperti itu, bisa saja anggaran siluman tetap bermunculan. Tentunya bakal menguntungkan beberapa pihak saja. Kembali masyarakat yang menerima kerugian, karena tidak sesuai dengan kebutuhan dari rakyat akar rumput. “Masyarakat jangan tinggal diam, perlu ada dorongan kuat untuk agar APBD dan perencanaan pembangunan dapat transparan,” tandasnya. (bct/zul)