DPRD Kutim: RPJMD Harus Pastikan Buat Pembangunan Merata

KUTIM, nomorsatukaltim.com – Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur (Kutim) hampir kelar. Sebelum menjadi peraturan daerah (Perda), dokumen itu terlebih dahulu digodok para legislator. Banyak usulan agar RPJMD bisa memastikan pemerataan pembangunan.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim, Kamis (26/8/2021) sore lalu. Dalam pandangan umum tiap fraksi, rata-rata meminta Pemkab Kutim harus menjadikan RPJMD sebagai acuan pembangunan. Serta memastikan jika isi dokumen perencanaan itu mengarah pada pemerataan pembangunan. Seperti yang diutarakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Diwakili oleh Son Hatta, partai berlambang Kakbah itu meminta penyusunan RPJMD ini jangan sebagai bentuk menjalankan konstitusi semata. Tetapi harus menjadi langkah mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi masyarakat Kutim. “Caranya dengan menjalankan prinsip transparansi keuangan daerah, pengelolaan aset yang baik serta menghilangkan kesenjangan pembiayaan anggaran,” ujar Son Hatta. Aran Jau, juru bicara Fraksi Golkar mengatakan perihal serupa. Komitmen pemerintah untuk melayani masyarakat termuat dalam RPJMD. Maka dokumen ini harus jadi acuan pemerintah dalam  mengambil kebijakan. “Banyak hal belum tersentuh. Seperti peningkatan daya saing sektor pertanian. Masih lemahnya infrastruktur dasar untuk masyarakat. Semua itu harus jadi pokok utama dalam RPJMD,” tuturnya. Fraksi NasDem, melalui kajian lahan juga tak kalah lantang bersuara. Masih tingginya angka kemiskinan, infrastruktur yang belum merata dan tidak seimbangnya pos belanja jadi persoalan yang harus dituntaskan. “Jika isu strategis ini dapat diselesaikan, kami yakin percepatan pembangunan juga akan terdorong,” ungkap Kajan. Partai bentukan Surya Paloh ini juga berharap ada upaya perbaikan kondisi ekonomi Kutim. Hingga bisa memperbaiki pendapatan masyarakat secara umum. Maka kebijakan sektor ekonomi yang akan didorong juga harus tepat. “Kondisi pandemi saat ini harus diperhitungkan pemerintah. Serta jadi konsentrasi penting dalam RPJMD. Agar dapat memicu perkembangan daerah,” bebernya. Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang mengatakan, semua yang disampaikan fraksi DPRD Kutim sebenarnya sesuai dengan isu strategis yang disusun Pemkab Kutim. Isu strategis tersebut menjadi proyeksi utama untuk dapat dituntaskan. “Jadi saya rasa masih sejalan dengan rencana RPJMD. Mungkin kalau ada tambahan tidak terlalu jauh dari apa yang sudah disusun,” kata Kasmidi. (bct/zul)