Kadin Minta Relaksasi Pajak Harus Tepat Sasaran

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung dan optimistis terhadap proyeksi ekonomi dari pemerintah. Meskipun situasi masih dalam ketidakpastian.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan, pihaknya mengikuti optimisme Presiden tentang pertumbuhan ekonomi 2022 mencapai angka 5 persen sesuai pertumbuhan kuartal II 2021. Namun, Arsjad mengingatkan pemerintah. Agar tetap mengedepankan program pemulihan kesehatan sebagai kunci kebangkitan ekonomi. "Kadin Indonesia dalam hal ini realistis bahwa pemerintah akan mencapai angka itu. Intinya kami mendukung tapi juga menambahkan, memberi masukan dan mengoreksi," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (17/8) kemarin. Sesuai prinsip Kadin, tambahnya, pemerintah harus menjalankan segitiga kebijakan dalam situasi pandemi. Yakni kesehatan dipulihkan, roda ekonomi berjalan dan perlindungan sosial diutamakan. "Secara prinsipnya kita harus menerima secara realistis hidup dalam pandemi sebagai norma baru kehidupan," ujarnya. Terkait perpanjangan PPKM, Kadin atau dunia usaha menyebut bisa menerima.  Sebab keputusan itu pasti diperhitungkan pemerintah secara matang. Akan tetapi, imbuh Arsjad, pemerintah juga harus mempertimbangkan beberapa sektor ekonomi. Yaitu seperti manufaktur dan retail untuk dibuka sepenuhnya.  Dengan syarat menjalankan protokol kesehatan secara ketat. “Dan vaksinasi seluruh pekerjanya dijalankan, karena bagaimana pun roda ekonomi tidak bisa dihentikan,” sebutnya. "Ini adalah bentuk adaptasi dalam hidup bersama COVID-19 yang tak dapat dihindarkan," katanya. Saat menyampaikan RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan di gedung MPR/DPR/DPD, Jokowi optimistis pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen - 5,5 persen pada 2022. Meski masih dibayangi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan yang dipatok tahun ini, sebesar 5 persen. Jokowi juga mengatakan, selain pandemi COVID-19, dunia juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya. Oleh karena itu, APBN 2022 harus dirancang antisipatif, responsif dan fleksibel dalam merespons ketidakpastian. Tetapi tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Anggaran kesehatan, kata Jokowi, direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Pemerintah juga menargetkan penerimaan perpajakan pada 2020 sebesar Rp 1.506,91 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022. Target tersebut tumbuh 9,5 persen jika dibandingkan dengan outlook penerimaan pajak 2021 sebesar Rp 1.375,8 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan target APBN Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun, maka proyeksi penerimaan pajak pada 2020 meningkat sebesar 22,5 persen. "Refocusing dan restrukturisasi anggaran sangat perlu di era pandemi. Bagaimanapun pemulihan kesehatan, bansos dan subsidi itu masih mengandalkan APBN. Paling utama itu mengedepankan kesehatan dan UMKM. Soal pajak, ini mesti cermat dan sangat hati-hati. Soal tanggung jawab, semua perusahaan pasti ingin berkontribusi dengan membayar pajak tentunya,” ujarnya. Namun pemerintah harus melihat, ada industri yang memang terpukul sangat berat. Sehingga pajak justru sangat memberatkan. Jadi mesti ada keseimbangan dan prioritas mana yang harus kena pajak mana dan yang direlaksasi. Pihak pajak, kata Arsjad, harus melihat situasi ini karena keadaan setiap industri dan perusahaan berbeda-beda alias tidak bisa dipukul rata. Beberapa sektor industri memang sedang membaik. Maka dari itu, Kadin Indonesia berdialog dengan pemerintah. Mengusulkan mana yang bisa didorong pajaknya, dan mana yang diberikan relaksasi. Sebab, jika pajak dikenakan semua alias pukul rata, ini bukan hanya berdampak pada perusahaannya, tapi juga sosialnya, yakni ke pekerja. AN/ENY