Fachrul Ghazi. (foto : net)
Samarinda, DiswayKaltim.com - Baznas Samarinda bersikukuh tak semua laporan keuangan menjadi konsumsi publik. Terutama seperdelapan hak amil.
Dalam bekerja, Baznas Samarinda menghimpun dan mendistribusikan. Sementara Baznas Kaltim memberikan arahan dan bantuan jika Baznas Samarinda memerlukan. Termasuk pencairan. Tetap harus datang ke Baznas Kaltim supaya bisa dikontrol. Hal itu ditegaskan Ketua Baznas Kaltim Fachrul Ghazi.
Ghazi menyebut, Baznas Kaltim selalu transparan terhadap laporan keuangan. Mereka mempublikasikan berkala di majalah internal tiap bulan. Namun tak semua dicantumkan karena keterbatasan ruang majalah. "Kami juga menyampaikan laporan keuangan ke pemprov dan Baznas RI," sebutnya.
Ia mengakui ada informasi yang bersifat privat. Yakni hak amil sebanyak seperdelapan. Anggaran itu digunakan untuk operasional. Semisal acara rakorda. Jika ada daerah tak ada dana, maka pihaknya membantu melalui anggaran tersebut. Ghazi menerangkan, selama ini Baznas wajib melaporkan keuangan ke pemda dan Baznas RI. Semua laporan keuangan ada di sana.
Saat ini Baznas Samarinda mengalami kesulitan menyampaikan laporan keuangan lantaran struktur pimpinan yang tak lengkap. Itu patut menjadi perhatian. "Mohon dimaklumi. Kalau sudah lengkap, kami minta segera selesaikan laporan keuangan," tuturnya.
Sebelumnya Komisioner Komisi Informasi (KI) Kaltim Muhammad Khaidir mengatakan, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, laporan keuangan termasuk informasi publik. Memang ada beberapa hal yang termasuk informasi tertutup.
“Semisal infomasi yang masih dalam penyelidikan hukum, hak cipta, dan identitas pribadi,” ujarnya.
Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) menggugat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Samarinda di Komisi Informasi Kaltim, Selasa (8/10/2019). Baznas Samarinda dianggap tidak terbuka terhadap laporan keuangan. (hdd/boy)