Samarinda, nomorsatukaltim.com - Gerakan perlawanan terhadap rotasi jabatan Ketua DPRD Kaltim, Makmur Haji Aji Panglima Kahar muncul di Samarinda. Kelompok yang menamakan diri Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APA-MB) bersiap melakukan aksi di sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Golkar Kaltim di Samarinda, Rabu (30/6) hari ini.
Mereka mengusung tageline HARUM "Harus Makmur" For Kaltim dalam aksi yang bakal dihadiri 150-200 massa aksi yang terdiri dari perwakilan mahasiswa, pemuda dan masyarakat Kabupaten Berau.
Dalam konferensi pers yang digelar APA-MB malam tadi, aliansi menjelaskan tujuan aksi mereka tak lain dari menjaga harkat dan martabat tokoh Kaltim asal Kabupaten Berau, Makmur HAPK.
"Kami ingin menjaga harkat dan martabat tokoh kami, guru kami dan martabat Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur di Kabupaten Berau," tutur Bastian, yang mengaku sebagai penanggungjawab APA MB.
"Beliau adalah keturunan dari Kesultanan Gunung Tabur. Jelas dari nama beliau. Maka dari itu, kami turun dari Berau untuk memperjuangkan kedaulatan kami. Dan mempertahankan kedaulatan Kaltim," lanjutnya.
Aliansi juga menjelaskan, aksi mereka murni gerakan pemuda aktivis, mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Berau. Bukan kehendak dan instruksi Makmur HAPK.
"Beliau sudah melakukan perlawanan melalui mekanisme partai. Surat gugatan sudah dikirim tim hukum Pak Makmur ke Mahkam Partai Golkar. Tapi kami melakukan gerakan ini tanpa diperintah Pak Makmur. Kami hadir untuk mengangkat harkat martabat Kabupaten Berau," papar Bastian.
Koordinator aksi, Jogras Hutain mengatakan, selain 150-200 massa aksi merupakan pemuda, mahasiswa dan masyarakat Berau yang datang langsung dari kabupaten paling utara Kaltim tersebut, di tambah masyarakat dan mahasiswa yang sebelumnya memang berdomisili di Samarinda.
"Ada dua bus bergerak ke Samarinda dari Berau. Diperkirakan malam ini (tadi malam) bisa bergabung," ujar Jogras.
Massa aksi APA-MB membawa tujuh butir tuntutan ke hadapan petinggi Golkar Kaltim hari ini.
Pertama, menolak PAW Ketua DPRD Provinsi Kaltim Drs. H. Makmur HAPK, MM. Kedua, mendesak DPP Partai Golkar mencabut surat Nomor :B-600/golkar/VI/2021. Ketiga menolak Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim.
"Mendesak Rudy Mas'ud meminta maaf kepada ayahanda Makmur HAPK selaku tokoh Kaltim serta keturunan Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung."
Selanjutnya, APA-MB mendesak Rudy Mas'ud untuk membuka alasan rasional sesuai surat rekomendasi pengajuan PAW Makmur HAPK di DPP Pusat.
Mereka juga menuntut, bahwa Rudy Mas’ud harus bertanggungjawab atas politik yang terjadi di Partai Golkar dan harus meminta maaf kepada seluruh masyarat Berau. Terkhusus pemilih Makmur HAPK yang jumlahnya mencapai 38 ribu lebih. Hal itu sebagai wujud etikad baik dan menghormati Makmur HAPK sebagi senior di Partai Golkar dan tokoh politik di Kaltim.
Terakhir, "JIKA TERJADI KONFLIK HORIZONTAL DI KALTIM AKIBAT KEPUTUSAN YANG DILAKUKAN DPP PARTAI GOLKAR MAKA RUDY MAS’UD HARUS BERTANGGUNG JAWAB," tulis APA-MB dalam siaran resmi yang diberikan kepada redaksi.
"Gerakan ini tidak akan putus sampai Pak Makmur tetap menjadi ketua," ucap Bastian.