Samarinda, nomorsatukaltim.com – Suhu perpolitikan di Kaltim tiba-tiba menghangat. Sebuah tangkapan layar surat diduga dari Partai Golkar beredar cepat di internet. Isinya, Golkar mau mencopot jabatan politisi senior, Makmur HAPK. Dari kursi ketua DPRD Kaltim. Di tengah banyak pertanyaan, Makmur akhirnya muncul dan memberi komentarnya. Apa katanya?
Sejak Minggu 19 Juni pagi, beredar surat berkop Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Partai Golkar) yang menerangkan perihal persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024.
Surat bernomor B-600/ Golkar/VI/2021, yang ditandatangani Ketua Umum, Airlangga Hartarto dan Sekjen, Lodewijk F Paulus itu, menyatakan bahwa DPP Partai Golkar menyetujui dan menetapkan pergantian antar waktu, pimpinan DPRD Kaltim kepada Hasanuddin Mas’ud. Menggantikan Makmur, HAPK. Hasanuddin Mas'ud sendiri adalah kader Partai Golkar yang saat ini diketahui menjabat Ketua Komisi III DPRD Kaltim.
Surat berkategori biasa yang dikeluarkan 16 Juni 2021 itu dikirimkan oleh seseorang bernama Iwan Pelangi melalui email kepada sejumlah media di Kaltim. Nomorsatukaltim.com sempat melacak keberadaan Iwan Pelangi menggunakan metode sederhana. Yang menerangkan bahwa si pengirim email tersebut menggunakan perangkat yang berada di Singapura.
Di tengah kabar yang menggegerkan itu, tak banyak informasi valid yang bisa didapatkan. Lantaran pihak terkait seperti enggan menanggapi pertanyaan dari media. Konferensi pers dari Partai Golkar pun belum juga dilakukan.
Di situasi yang serba tidak pasti ini, Makmur HAPK, secara ksatria akhirnya muncul dan memberi keterangan. Hal pertama yang ia sampaikan adalah, Makmur mengaku tidak terlalu tahu tentang diskusi-diskusi di internal Partai Golkar. Termasuk soal penurunan dirinya dari jabatan Ketua DPRD provinsi.
"Saya tidak tahu, nanti tanya ke sana (DPD Partai Golkar Kaltim)," katanya ketika dihubungi awak media, Minggu 19 Juni 2021.
Lebih lanjut, Makmur belum mau bicara terlalu banyak untuk mengomentari isi surat yang tersebar luas tersebut. Ia merasa tidak berhak menjawab berdasarkan etika kepartaian. Namun, mantan bupati Berau dua periode itu itu secara tersirat ingin menyampaikan pesan. Bahwa penuruan dirinya dari jabatan saat ini tidak bisa dilakukan seperti yang tertera dalam surat tersebut. Lantaran pengangkatan dirinya sebagai Ketua DPRD Kaltim ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) negara. Bukan SK partai.
"Kan saya SK negara, bukan SK partai," ujar Makmur
Meski begitu, ia mengungkapkan, jika seumpama isi surat tersebut benar. Bahwa pimpinan pusat partai menginginkan dirinya turun dari jabatan pimpinan dewan, ia mengatakan akan menelaah terlebih dahulu.
"Saya akan baca dulu, oh yang diganti salah, yang diganti di mana endak-nya," katanya lagi.
Selain menjaga etika kepartaian, Makmur juga belum mau berkomentar lugas karena ia merasa perlu menjaga keteduhan internal partai. Sikap seperti ini, dianggapnya penting. Apalagi ia adalah kader partai yang terbilang senior.
"Saya kan anggota Partai Golkar lama, tua, 30 tahunan, saya mau Partai Golkar itu tenang, aman, damai. Kalau soal-soal begitu paling mudah. Tapi karena saya orang tua saya beri contoh yang baik," ucap politisi kawakan yang juga pernah menjabat wakil bupati Berau tersebut.
Mengenai masa abdinya di Partai Golkar, Makmur teringat bagaimana awalnya ia menjadi kader partai berwarna identik kuning ini. Yang dimulai pada tahun 1987. Pada intinya, Makmur tidak mengendarai Golkar untuk meraih jabatan selayaknya kebanyakan pejabat di negeri ini. Namun sebaliknya.
"Saya dulu waktu jadi pejabat itu diminta memimpin Golkar, bukan saya yang cap Golkar jadi pejabat, enggak. Saya jadi pejabat mengangkat Golkar," ceritanya sambil tertawa, yang terdengar melalui saluran telepon.
"Saya dulu jadi wakil bupati itu, waktu itu belum di Golkar. Setelah saya jadi wakil bupati, saya diminta jadi ketua, 'Pak tolong dibantu'. Kan beda, kan," ceritanya menirukan permintaan dirinya memimpin partai warisan mantan presiden Suharto itu.