Diturunkan dari Jabatan, Makmur Bicara Soal Ini

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengaku tidak pernah mengetahui ketika ditanya mengenai diskusi-diskusi di internal Partai Golkar terkait penurunan dirinya dari jabatan Ketua DPRD provinsi.

"Saya tidak tahu, nanti tanya ke sana (DPD Partai Golkar Kaltim)," katanya ketika dihubungi awak media, Minggu (19/6/2021). Seperti diketahui, sejak Minggu pagi, beredar surat berkop Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Partai Golkar) yang menerangkan perihal persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024. Surat bernomor B-600/ Golkar/VI/2021, yang ditandatangani Ketua Umum, Airlangga Hartarto dan Sekjen, Lodewijk F Paulus itu, menyatakan bahwa DPP Partai Golkar menyetujui dan menetapkan pergantian antar waktu, pimpinan DPRD Kaltim kepada Hasanuddin Mas’ud. Menggantikan Makmur, HAPK. Hasanuddin Mas'ud adalah kader Partai Golkar yang saat ini diketahui menjabat Ketua Komisi III DPRD Kaltim. Surat berkategori biasa yang dikeluarkan 16 Juni 2021 itu dikirimkan oleh seseorang bernama Iwan Pelangi melalui email kepada sejumlah media di Kaltim. nomorsatukaltim.com salah yang mendapat salinannya. Saat dikonfirmasi, Makmur enggan mengomentari isi surat tersebut. Ia merasa tidak berhak menjawab berdasarkan etika kepartaian. Namun, mantan bupati Berau dua periode itu itu menyebut, bahwa pengangkatan dirinya sebagai Ketua DPRD Kaltim ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) negara. Bukan SK partai. "Kan saya SK negara, bukan SK partai," ujar Makmur Meski begitu, ia mengungkapkan, jika seumpama isi surat tersebut benar. Bahwa pimpinan pusat partai menginginkan dirinya turun dari jabatan pimpinan dewan, ia mengatakan akan menelaah terlebih dahulu. "Saya akan baca dulu, oh yang diganti salah, yang diganti di mana enggak-nya," katanya lagi. Makmur berujar, dirinya enggan memberi komentar karena dirinya menjaga keteduhan di internal partai, sebagai kader yang terbilang senior. "Saya kan anggota Partai Golkar lama, tua, 30 tahunan, saya mau Partai Golkar itu tenang, aman, damai. Kalau soal-soal begitu paling mudah. Tapi karena saya orang tua saya beri contoh yang baik," ucap politisi kawakan yang juga pernah menjabat bupati Berau. Ia juga berbicara mengenai perjalanan kariernya di partai berlambang pohon beringin tersebut. Yang dimulai sejak 1987. "Saya dulu waktu jadi pejabat itu diminta memimpin Golkar, bukan saya yang cap Golkar jadi pejabat. Enggak. Saya jadi pejabat mengangkat Golkar," ceritanya sambil tertawa, yang terdengar melalui saluran telepon. "Saya dulu jadi wakil bupati itu, waktu itu belum di Golkar. Setelah saya jadi wakil bupati, saya diminta jadi ketua, 'pak tolong dibantu'. Kan beda kan," ceritanya menirukan permintaan dirinya memimpin partai warisan mantan presiden Suharto. "Begitu juga tahun 1987, saya diangkat jadi calon anggota DPD itu, saya diminta. Jadi saya memang selalu diminta, tidak saya yang ujug-ujug memaksakan kehendak, makanya saya menjaga etika itu," kisahnya menutup wawancara. (das)