Antisipasi Banjir, Pemkot Balikpapan Fokus Normalisasi

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balikpapan sigap. Pasca bencana banjir di Berau. BPBD serius lakukan mitigasi bencana banjir. Kepala (BPBD) Balikpapan Suseno menegaskan demikian.

Ia bersyukur Kota Minyak melarang aktivitas pertambangan batubara.  Setidaknya aturan tersebut bisa meminimalisasi ancaman banjir. Hal itu yang membedakan penanganan banjir di Balikpapan dengan kabupaten/kota lainnya di Kaltim. "Wali kota di Balikpapan kan (dua wali kota) selalu komitmen dengan aturan tersebut. Jadi saya kira lingkungan hidup kita juga terselamatkan," ujarnya, saat dihubungi, Minggu (23/5/2021). Nah, yang terjadi di Berau bisa menjadi contoh bagi BPBD. Untuk mengedepankan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi banjir. Meski penyebab banjir di sini bukanlah disebabkan aktivitas pertambangan. Tapi lebih kepada masalah pertumbuhan penduduk dan penggunaan lahan yang semakin masif. "Itu saling berhubungan. Kita juga selalu berusaha supaya mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan terutama di drainase aliran air," tukasnya. Penanganan banjir di Kota Beriman juga sangat berkaitan dengan proyek normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Sebab akar masalahnya adalah aliran air di sungai tersebut membawa material dari hulu ke hilir. Hulunya di perbukitan wilayah Balikpapan Utara, sementara hilirnya di teluk Balikpapan. "Nah selama mengalir itu terjadi penumpukan sedimen di sepanjang aliran tersebut," katanya. Suseno menyebut perlu upaya untuk segera meluluskan proyek normalisasi tersebut. "Kalau dari kami ini (tupoksinya) lebih kepada penanganan bencananya. Kalau untuk proyek pembangunan itu, kita berkoordinasi dengan PU (Dinas Pekerjaan Umum)," imbuhnya. Terpisah, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menyebut penanganan banjir masih menjadi prioritas. Baik eksekutif maupun legislatif. Hal itu dijewantahkan melalui pembahasan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2024. Ia menyebut pemerintah akan berupaya penyelesaian proyek normalisasi DAS Ampal. Agar permasalahan munculnya genangan air saat intensitas curah hujan tinggi itu bisa teratasi. Terutama masalah banjir yang sering terjadi di sejumlah titik . Seperti di jalan Beller dan di sepanjang Jalan A Yani. "Di tahun 2022 nanti, kita akan lanjutkan kembali proyek DAS Ampal," katanya. Politisi Golkar itu menyebut total anggaran yang telah dihabiskan dalam pengerjaan proyek normalisasi DAS Ampal mencapai Rp 325 miliar. Anggaran tersebut merupakan alokasi anggaran yang dilaksanakan secara multiyears dalam periode kepemimpinan Wali Kota Rizal Effendi. "Secara teknis dinas pekerjaan umum yang lebih paham terkait skema perhitungan pelaksanaan anggarannya," katanya. Sementara itu anggaran sebesar Rp 325 miliar tersebut, belum mengakomodasi biaya yang dihabiskan untuk pembebasan lahan di sepanjang aliran sungai itu. Ia berharap kondisi kas daerah akan membaik di tahun depan. Agar proyek tersebut bisa direalisasikan segera. "Yang jelas di tahun 2022 kita akan memulai kembali proyek normalisasi DAS Ampal," imbuhnya. (ryn/boy)