Ponten Merah dari Karang Paci, Kinerja Pemprov Kaltim di 2020 Minus

Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur menilai kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2020, minus. Dari lima indikator yang disajikan, tak satupun yang memuaskan wakil rakyat.

nomorsatukaltim.com - Penyerahan hasil kerja pansus DPRD Kaltim atas penilaian kinerja gubernur hanya dihadiri Sekprov Muhammad Sa’bani, Senin (3/5/2021) sore. Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menyerahkan sebundel ‘rapor’ Pemprov Kaltim yang di dalamnya juga berisi rekomendasi atas kinerja eksekutif. "Pembangunan seolah jalan di tempat. Kaltim bahkan masuk 10 besar dengan angka pengangguran terbesar di Indonesia," kata Wakil Ketua Pansus, Rusman Yaqub. Politisi senior ini mengatakan, dari lima indikator pembangunan, tak ada yang memuaskan. Indikator yang dimaksud Rusman Yaqub ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kenaikan penduduk miskin, tingkat kesenjangan dan tingkat pengangguran. Dalam Rapat Paripurna ke-11 itu, Pansus LKPJ menilai kinerja Pemprov Kaltim selama 3 tahun masih jauh dari visi-misi Kaltim Berdaulat. Sampai pertengahan 2021, hampir belum ada kinerja keduanya yang cukup memuaskan. Terlebih soal janji-janji politik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pansus menyoroti masih banyaknya persoalan pembangunan di Kaltim yang belum maksimal dan tidak tuntas. Kinerja Pemprov dinilai terus menurun. Banyaknya kemunculan masalah pertambangan salah satunya. Kemudian, pertumbuhan ekonomi Kaltim sempat melorot hingga minus 4,61 persen. Hingga pengangguran terbuka pun semakin besar. Dalam RPJMD 2019-2023, Pemrov Kaltim memang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,75% - 3,25%. Namun tsunami COVID-19 menghantam seluruh dunia. Termasuk ekonomi Kaltim yang terjun bebas. Pada Triwulan IV, pertumbuhan Kaltim sedikit membaik, meski masih minus 2,83. Dalam hal penanganan tingkat kemiskinan misalnya, pemerintah mematok target cukup tinggi, 4,76%. Kenyataannya, BPS mencatat angka kemiskinan Benua Etam masih di kisaran 6,64%. Begitu pula tingkat pengangguran yang belum ditekan ke angka 6,80%, alih-alih justru naik tipis menjadi 6,87%. Di sisi lain, kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi sukses dalam mengerek Indeks Pembangunan Manusia menjadi 76,24 dari target 75,43. Kenaikan juga terlihat dari indeks reformasi birokrasi yang lebih tinggi dari target 70,50%, menjadi 74,45%. Tantangan lain dihadapi ketimpangan penduduk dengan naiknya indeks ini menjadi 0,335, dan indeks kualitas lingkungan hidup yang turun tipis di angka 75,25%. Terkait kinerja pemerintah, anggota Pansus LKPJ, Sutomo Jabir mengatakan, DPRD memberi sejumlah rekomendasi. Salah satunya memperbaiki tata kelola pemerintahan. “Banyak target yang tidak tercapai selama 2020. Salah satu penyebabnya karena pandemi, selebihnya karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mampu bekerja cepat dalam situasi pandemi,” kata politikus PAN itu. Ia menilai OPD yang tidak cakap menyebabkan kegagalan target pemerintah dalam laju pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah rata-rata nasional. "Pemerataan pembangunan juga kian lama justru semakin timpang," kata Jabir. Alokasi anggaran Rp 538 miliar untuk penanganan pandemi juga tak terserap maksimal. Bahkan Sutomo menyebut, “tidak sampai 50 persen”. Ini menandakan perangkat daerah tidak tanggap kebutuhan masyarakat. "Ada uang, masyarakat membutuhkan, tapi tidak digunakan. Berarti itu memang ada salah di pengelolaan pemerintahan kita," ungkapnya. Hal itu mengakibatkan di tahun 2020 terciptanya penduduk miskin baru lebih dari 10 ribu orang. 6,1 persen di Triwulan I  dan 6,85 persen di Triwulan II. "Kalau memang alasannya pandemi, kan bisa saja di bandingkan dengan daerah lain. Lagi-lagi ini kurang cakapnya OPD dalam merespons berbagai persoalan yang ada," ucapnya. Minimnya penggunaan anggaran justru membuat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) besar-besaran. Harapannya, gubernur dapat mengevaluasi OPD tersebut. Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyampaikan beberapa catatan. Mengenai 5 indikator yang disampaikan dalam Paripurna, ia mengaku masih menunggu jawaban dari Pemprov. Menurutnya, memang COVID-19 ini cukup mengganggu kinerja, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak dapat bekerja secara maksimal. OPD tidak boleh berdiam diri. "Sebagai pembantu gubernur harus bisa melihat. Harapannya, ke depan harus ada yang tercapai, dan Pemprov dapat melakukan evaluasi sedemikian rupa," tandasnya. Sekprov Kaltim Muhammad Sa’bani dalam pernyataan resmi menyampaikan ucapan terima kasih atas catatan pansus. “Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pansus LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2020 yang melaksanakan tugas dan mendalami laporan LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2020,” katanya. Dalam penyampaian laporan, lanjut Sa’bani, Pemprov Kaltim secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan sesuai Visi dan Misi Pembangunan melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. “Terkait rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur, Pemprov akan memerhatikan dan menindaklanjuti serta menyampaikan hasilnya kepada DPRD Provinsi Kaltim,” tandasnya. Sa’bani menambahkan, Pemprov mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kaltim bersama-sama melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran secara benar dan tepat, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat. (aaa/yos)