DPRD Kutim Minta Banyak Libatkan Masyarakat dalam Isu Strategis

Kutim,nomorsatukaltim.com – DPRD Kutim langsung menggelar paripurna pandangan fraksi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rerata fraksi masih meminta Pemkab Kutim dapat melibatkan masyarakat dalam penetapan isu strategis yang mesti diselesaikan.

Dari fraksi Nasdem dan fraksi gabungan Kebangkitan Indonesia Raya paling mencolok menyebut hal itu. Sementara yang juga ramai disorot mengenai ketergantungan Kutim pada sektor pertambangan. Menurut para legislator, harus ada pilihan sektor lain yang bisa menopang perekonomian selain pertambangan. Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang diwakili oleh Sobirin, dengan jelas meminta pemkab terbuka. Terutama dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan. Melibatkan masyarakat pun diminta lebih sering dilakukan. “Agar arah pembangunan bisa terukur dan lebih efisien,” ujarnya. Isu Strategis juga diminta dapat dibahas dan ditetapkan bersama. Kalau bisa melibatkan lintas organisasi perangkat daerah. Agar bisa memiliki banyak pilihan isu untuk dituntaskan. Prioritas yang akan ditangani pun akan lebih mudah. “Karena banyak sektor yang membantu,” tuturnya. Sementara itu, Yusuf Silambi dari PDIP mengatakan, RPJMD harus bisa dipastikan tepat sasaran. Tentunya dengan melihat berbagai kondisi. Termasuk kondisi geografis Kutim yang luas. Persoalan tapal batas dengan kabupaten/kota tetangga saja belum ada yang tuntas. “Terbukti masih banyak yang indikatif bukan definitif,” kata Yusuf. Kemudian kondisi pertumbuhan penduduk juga wajib diperhatikan. Adanya desakan penduduk dari luar maka membuat daya saing meningkat. Seharusnya pemerintah bisa mengambil langkah meningkatkan kapasitas warga lokal. “Mendorong daya saing dengan peningkatan kapasitas pendidikan. Itu kuncinya,” tegasnya. Selain itu, melihat pertumbuhan ekonomi Kutim, secara global masih mengandalkan pertambangan dan migas. Angkanya bahkan menembus 80 persen di PDRB Kutim. Sementara sektor lain begitu kecil persentasenya. Pertanian misalnya, hanya 9,18 persen menopang pertumbuhan ekonomi daerah. “Ini harus jadi perhatian agar bisa mengelola sektor pertanian dan sektor non pertambangan lainnya. Komitmen pemkab harus jelas soal ini,” bebernya. Menurutnya semua ini adalah bentuk masukan yang mungkin bisa membantu. Karena sejauh ini Pemkab Kutim hanya fokus pada peningkatan infrastruktur dasar. Sementara ada sektor lain yang potensial untuk digarap dan bisa menjadi sumber PAD. “Karena ini masih rancangan, maka bisa saja jadi masukan untuk perbaikan,” tandasnya. (bct/zul)