Menguak Fakta di Balik Bunuh Diri Massal Pasukan AS

New York, nomorsatukaltim.com - Heidi McCarthy baru saja masuk ke rumahnya ketika suara pistol terdengar di luar. Suaminya, Matt McCarthy, telah menembak dirinya sendiri. Padahal beberapa saat sebelumnya, dua orang warga Amerika Serikat (AS) itu duduk bersama. Sambil asyik minum di malam musim panas.

Ia tewas pada Juli 2020. Setelah percobaan bunuh diri keduanya berhasil. Saat kematiannya, McCarthy telah meninggalkan profesinya di militer. Namun, banyak tur ke Afghanistan dan Irak sebagai teknisi bom di Angkatan Darat yang tampaknya menghantui hidupnya sampai akhir. Setelah percobaan bunuh diri pertamanya, Heidi segera mencari bantuan dari Departemen Urusan Veteran. Namun, McCarthy tidak menemukan apa yang dibutuhkannya. “Mereka tidak mendiagnosisnya dengan PTSD dan saya berjanji kepada Anda, semua orang yang dekat dengannya akan memberi tahu Anda, dia seharusnya didiagnosis dengan PTSD,” katanya, dilansir dari The National Interest. Rata-rata, delapan belas veteran melakukan bunuh diri setiap hari. Heidi, dengan kata lain, sepertinya tidak berduka sendirian malam itu. Terlepas dari tingkat bunuh diri yang mengejutkan, banyak masalah internal yang membuat para pemimpin militer tetap terjaga di malam hari. Memang, bocoran data yang dipublikasikan secara daring pada 2019 menunjukkan, 84 persen perempuan dan 30 persen lelaki gagal dalam Tes Kebugaran Tempur Angkatan Darat. Namun, tren yang meresahkan ini tampaknya mengambil posisi belakang dari pekerjaan penting untuk membalas kritik sipil. Baru-baru ini, pembawa acara Fox News Tucker Carlson mengaku telah mengamati militer dari perspektif khusus. “Jadi kami punya gaya rambut baru dan setelan penerbangan mirip orang hamil,” katanya, mengacu pada peraturan rambut Angkatan Darat dan Angkatan Udara yang diperbarui. “Perempuan hamil akan berperang. Itu adalah ejekan militer AS,” sambungnya. Sederhananya, dia percaya Pentagon memiliki prioritas yang salah. Sejak 2016, militer juga telah menghabiskan sekitar USD 8 juta untuk terapi hormon dan perawatan bedah bagi 1.500 pasukan transgender. Pertanyaan sulit seperti ini tampaknya tidak cocok dengan corong resmi dan personel militer senior yang sensitif. Akun Twitter resmi dari Angkatan Ekspedisi Marinir II menyebut Carlson sebagai “boomer” atas semua kritiknya. Ketika seseorang secara acak menjawab, mungkin Marinir harus memusatkan perhatian mereka pada China daripada menghina warga sipil. Akun tersebut merespons, “Kembalilah ke tugas Anda.” Kicauan tersebut kemudian dihapus. Sersan Mayor Angkatan Darat Michael Grinston, Jenderal Angkatan Darat Paul Funk II, dan para pemimpin senior lainnya juga mengecam pembawa acara Fox News yang menunjukkan, sebenarnya cukup baik bisa terlibat dalam politik sambil berseragam—selama itu jenis politik yang benar. “Kami telah melihat para pemimpin militer senior menggunakan media sosial dengan cara yang benar-benar baru dalam satu tahun terakhir,” Martina Chesonis, juru bicara Service Women’s Action Network. Sejujurnya, melihat para pemimpin militer senior menanggapi komentar Tucker Carlson tentang “kehamilan” di militer dengan begitu cepat dan secara langsung benar-benar valid. Militer tidak melihat semua ini sebagai masalah dan tidak beritikad memberi tahu warga sipil. Mereka pada dasarnya adalah bawahan. Pada 15 Januari lalu, Senator Republik Marjorie Taylor Greene (R-Ga) dalam pidatonya di Konferensi Tindakan Politik Konservatif menyarankan agar uang pajak Amerika tidak boleh mendanai bisnis negara. “Kami percaya dolar dari pajak yang kami peroleh dengan susah payah seharusnya hanya digunakan untuk Amerika. Bukan untuk China, Rusia, Timur Tengah, Guam, apa pun, di mana pun itu,” ujarnya. Mengubah tentara melawan politik dengan cara yang sangat tidak konvensional hanya menyerupai apa yang oleh beberapa orang disebut sebagai pemberontakan. Tergantung bagaimana seseorang mendefinisikan “pemberontakan” saat ini. Sekali lagi, itu semua tergantung pada politik seseorang. Dan pandangan Greene menempatkannya tepat di sisi sejarah yang salah. The Military Times melaporkan, “Pejabat Garda Nasional berkeras, pawai di kantor perempuan anggota kongres yang kontroversial oleh sekelompok besar anggota berseragam bukanlah pernyataan politik. Melainkan upaya meningkatkan kesadaran tentang operasi mereka.” Perlu dicatat, Pentagon menolak permintaan mantan Presiden Donald Trump untuk pasukan di perbatasan untuk membantu melindungi petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan yang berurusan dengan sekelompok migran Amerika Tengah. Pada 12 Maret, The Army News Service menerbitkan sebuah cerita yang ditulis oleh Thomas Brading tentang upaya Kolonel Timothy Holman, petugas keragaman utama Angkatan Darat, untuk memberantas perilaku dan aktivitas ekstremis. “Sebagai seorang perwira insinyur, berkali-kali Holman menjabat sebagai satu-satunya perwira kulit hitam yang memimpin tentara kulit putih, yang tampak seperti orang-orang yang pernah menindasnya,” tulis Brading. “Selama bertahun-tahun, Angkatan Darat, serta bangsa, telah membuat langkah besar dengan keberagaman,” kata Holman kepada Brading, seraya mencatat, “Angkatan Darat harus berinvestasi dalam mengajar prajurit bahwa apa yang mungkin telah mereka pelajari di rumah mereka mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai Angkatan Darat.” Berita ini mengikuti aplikasi penyaringan Angkatan Darat untuk memastikan kebersihan ideologis di antara pasukan, yang diduga untuk membasmi ekstremis setelah kerusuhan 6 Januari di Capitol AS. Beberapa pejabat lebih jujur ​​tentang apa arti membersihkan individu yang selaras dengan cita-cita “America First” Trump. “Kami tidak berbicara tentang setengah lusin orang,” ujar Thomas Kolditz saat memberi tahu Fortune pada 8 Januari. Kolditz adalah pensiunan brigadir jenderal Angkatan Darat yang sekarang menjalankan Institut Doerr untuk Pemimpin Baru di Universitas Rice. “Kami mungkin berbicara tentang ribuan di seluruh Departemen Pertahanan,” katanya. “Banyak dari mereka yang sudah buka mulut. Berkoar-koar soal banyak hal di media sosial.” Ironisnya, Kolditz menghukum pejabat pro-Trump. Karena mengambil apa yang dia anggap tidak pantas. Tanggung jawab mereka, katanya, untuk tetap tidak memihak secara politik dan independen dalam menjalankan tugasnya. Itu termasuk tidak membuat pernyataan yang mungkin dilihat bawahannya di media sosial atau di depan umum. Sebab bagi seorang petugas, menyatakan preferensi hampir seperti memberi perintah. Bagaimanapun juga, Kolditz benar. Orang-orang yang oleh militer dianggap ekstremis kebanyakan adalah orang-orang Republik berkulit putih—seperti halnya dunia korporat. Di situlah letak masalah mendasar yang baru mulai terlihat beserta implikasinya. Survei menunjukkan, pria kulit putih Partai Republik, terutama mereka yang tidak berpendidikan perguruan tinggi, lebih cenderung merasa “sangat bangga menjadi orang Amerika” dibandingkan kelompok lain mana pun. Karena itu, militer memperlakukan kelompok yang cenderung merasa paling patriotik sebagai sumber utama “perilaku dan aktivitas ekstremis” di dalam jajarannya. Alih-alih menjadikan militer sebagai kekuatan tempur yang lebih bersatu dan efektif, ia dapat menumbuhkan budaya ketidakpercayaan, kebencian, demoralisasi—dan akhirnya perpecahan. Apa yang dapat menyebabkan militer, sebagai sebuah institusi, melakukan perubahan yang tidak senonoh dan aneh? Jawaban paling sederhana adalah karena militer bukan sebagai institusi apolitis dan sakral yang dipisahkan dari yang lain. Tetapi bagian dari kompleks industri-militer. Sebuah proyek tentang penyelidikan pengawasan pemerintah menemukan, dari 2008 hingga 2018, hampir 400 pejabat tinggi Departemen Pertahanan dan perwira militer beralih ke sektor swasta untuk menjadi pelobi, anggota dewan, eksekutif, atau konsultan untuk kontraktor pertahanan. Militer secara efektif merupakan saluran untuk memengaruhi dunia usaha bagi para perwira senior. Bukan rahasia lagi, perusahaan seperti Raytheon, Lockheed Martin, dan Boeing telah merangkul kesalehan keragaman dan inklusi. Sebagian untuk merehabilitasi citra industri mereka. Sekretaris pertahanan Presiden Joe Biden adalah ilustrasinya. Di antara penjualan militer pertama pemerintahan Biden adalah pesanan rudal senilai USD 85 juta ke Chili yang akan diproduksi oleh Raytheon. Pada akhirnya tidak terlalu menjadi masalah jika pria seperti Austin atau Funk benar-benar percaya pada prinsip progresivisme. Yang penting adalah mereka memberikan basa-basi kepada mereka sama sekali. Karena itu, seperti yang dikatakan Kolditz, “Menyatakan preferensi hampir seperti memberi perintah”. Pada waktunya, jika orang sinis memainkan peran itu cukup lama, dia mungkin menjadi orang yang benar-benar percaya. Dari sudut pandang teori kelas penguasa, tulis ahli teori politik James Burnham, “Masyarakat adalah masyarakat kelas penguasa. Kekuatan atau kelemahan suatu bangsa, budayanya, kekuatan ketahanannya, kemakmurannya, dekadensinya, pertama-tama bergantung pada sifat kelas penguasanya.” Jika militer telah mengambil belokan kiri institusional, maka hal itu karena arah umum yang akan dituju oleh kelas penguasa Amerika, dan apakah perhatiannya sinis atau tulus tidak relevan dengan konsekuensi yang ditimbulkannya bagi seluruh masyarakat. Apa yang harus dilakukan? Seperti yang mungkin dikatakan oleh seorang revolusioner Rusia Vladimir Lenin. Setidaknya sebagian dari masalahnya adalah persepsi militer sebagai institusi apolitis. Jika manusia pada dasarnya adalah hewan politik, seperti yang dikatakan Aristoteles, maka institusi manusia pada dasarnya adalah politik. Apa yang kita kecam ketika kita meratapi “politisasi” militer, kemudian bagian vulgarnya. Di mana penurunan dari tujuan politik yang tinggi dari keamanan nasional menjadi hanya alat mencari keuntungan. Yang tidak berbeda dengan hotel atau bank. (mmt/qn) Sumber: Ada Apa dengan Bunuh Diri Massal Militer AS?