Aji Sofyan Effendi. (Mubin/DiswayKaltim)
Samarinda, DiswayKaltim.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim ditopang sebagian besar dana perimbangan. Khusus dana bagi hasil (DBH), penopang utamanya DBH migas serta mineral dan batu bara.
Tahun 2020, Bumi Mulawarman menerima Rp 2,4 triliun dari DBH. Turun dibanding 2019 yang nilainya sebesar Rp 3,3 triliun. Penurunan ini terjadi karena DBH migas turun drastis.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Aji Sofyan Effendi mengomentari masalah ini. Menurutnya, penurunan DBH Kaltim menandakan APBD provinsi ini tidak sehat.
“Kalau kita masih tergantung sumber daya bumi, akan terus terjadi kondisi begini. Itu artinya apa? APBD kita tidak sehat. APBD kita masuk ICU. APBD kita diinfus. APBD yang didukung dana perimbangan yang besar adalah ciri APBD yang tidak sehat,” tegas Sofyan di Unmul Samarinda, Sabtu (5/10/2019) siang.
APBD yang ditopang DBH migas rentan naik dan turun. Penyebabnya dua hal: volume produksi sumur migas yang kian menua dan menipis. Serta harga migas yang fluktuatif di pasar global.
Begitu international crude price (ICP) turun, penerimaan negara pun menyusut. Meski produksi migas meningkat. Hal ini berimbas pada transfer keuangan pusat ke daerah. “Terbukti sekarang turunnya DBH migas ini,” jelasnya.
Dia menyarankan. Struktur APBD tidak bergantung sektor migas dan penggalian secara umum. Solusinya, pemerintah daerah mesti meningkatkan pendapatan asli daerah (APBD). Jika tahun ini APBD ditopang 47 persen PAD dan 53 persen dana perimbangan, maka ke depan perlu dibalik.
“Harusnya PAD 53 persen dan dana perimbangan 47 persen. Itu yang akan menyelamatkan APBD Kaltim secara kontinu,” katanya.
Ia meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan pemindahan ibu kota negara (IKN). Untuk meningkatkan PAD. Syaratnya, pemerintah mesti memperkuat peraturan daerah.
“Karena ini adalah momentum. Kita belajar dari Jakarta. PAD parkir Jakarta itu saja sampai Rp 3 triliun setiap tahun,” ujarnya. (qn/eny)