Basuki Hadimuljono. (Ferry Cahyanti/Disway Kaltim)
Balikpapan, DiswayKaltim.com — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut dua perusahaan nasional tertarik berinvestasi di ibu kota negara (IKN) baru.
Dua perusahaan itu; Medco Energi dan Perusahaan Gas Negara (PGN). “Sudah ada beberapa perusahaan lokal yang berminat (investasi). Seperti PGN katanya mau masuk. Medco juga mau. Mereka kirim letter of intent,” kata Basuki saat mengunjungi lokasi ibu kota negara bersama sejumlah menteri.
Skema yang diajukan dalam investasi tersebut adalah kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Pola ini dimungkinkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah membangun infrastruktur.
Medco, kata Basuki, akan membangun fasilitas dan infrastruktur di bidang energi. Sedangkan PGN akan menyiapkan jaringan gas langsung ke rumah tangga. Layaknya negara-negara maju di dunia.
Keterlibatan perusahaan nasional sekaligus menepis rumor keterlibatan investor asing. “Pemerintah merancang pembangunan infrstruktur pada fase pertama yaitu jalan, drainase serta bendungan untuk prasarana dasar oleh Kementerian PUPR,” jelasnya, Rabu (2/10/2019).
Merujuk data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kebutuhan biaya pembangunan IKN seluruhnya sebanyak Rp 466 triliun.
Skema KPBU ditarget bisa mendanai 54,4 persen atau sekitar Rp 253,4 triliun. Kemudian investasi langsung BUMN/D/swasta Rp 127,2 triliun atau 26,4 persen. Sisanya dari APBN Rp 89,4 triliun atau 19,2 persen.
Anggaran negara akan digunakan membangun Istana Negara, bangunan strategis TNI/Polri, gedung legislatif dan yudikatif, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.
Sementara KPBU yakni untuk Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, rumah dinas ASN, TNI dan Polri. Juga untuk pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), gedung eksekutif, urban transport berbasis rel.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur akan naik 8 hingga 9 persen selama masa konstruksi dan masa operasi. Kenaikan itu dipicu sektor jasa pemerintah yang nilai jumbo.
"Jasa pemerintahan itu jumlahnya tidak kecil. Itu nantinya yang akan menggerakkan ekonomi Kaltim," kata Bambang.
Karena itu, angkatan kerja bisa memanfaatkan kesempatan dalam pembangunan kawasan IKN. Menurut rencana, konstruksi akan dimulai tahun depan.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menjamin proses pembangunan IKN tak akan merugikan warga sekitar. Ia menjelaskan terdapat 180.000 hektare lahan yang disiapkan. Status tanah Ibu kota itu mayoritas di kawasan hutan.
“Dalam pembangunan ibu kota baru nanti tidak akan merugikan masyarakat yang telah tinggal di daerah tersebut. Tidak ada gusur-menggusur. Akan kita tata tanah masyarakat yang sudah ada di sini," kata Sofyan.
Sofyan kembali menegaskan peran utama Kementerian ATR/BPN dalam pemindahan ibu kota terkait dengan penataan tanah. (fey/eny)