Gubernur: Segera Bekerja

GUBERNUR Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor mengingatkan tugas berat menanti para kepala daerah terpilih yang dilantik, Jumat (26/2). Selain pandemik yang masih menghantui, juga tantangan pemulihan ekonomi. Pada saat bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis pekerjaan rumah bagi pejabat baru.

Dari sembilan daerah yang melaksanakan Pilkada 2020, Gubernur Isran Noor, baru melantik enam kepala daerah terpilih. Tiga kepala daerah lainnya masih menunggu berakhirnya masa jabatan kepala daerah lama. Mengingat masih dalam kondisi pandemik COVID-19, pelantikan enam kepala daerah terpilih dilakukan dengan dua acara. Satu pejabat dilantik secara langsung, sementara lima lainnya melalui video telekonferensi. Pelantikan langsung dilakukan terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Acara di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (26/2). Jaringan internet di Mahakam Ulu menjadi penyebab pelantikan langsung ini. Sedangkan kepala daerah lainnya, yakni dari Kabupaten Berau, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kota Samarinda, mengikuti pelantikan secara virtual. Gubernur Kaltim Isran Noor meminta kepala daerah segera bekerja. Terutama, dalam penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. “Kita saat ini di era pandemik COVID-19, perlu kerja sama yang lebih intensif dalam penanganannya. Sebuah tugas yang sangat mendesak, dalam melaksanakan tugas-tugas ini tentu sudah ada pedoman dan petunjuk dari pemerintah pusat,” kata Isran Noor. Ia juga menegaskan, bahwa bupati dan wali kota bukan bawahan, melainkan mitra kerja gubernur. Sehingga, para kepala daerah diharapkan dapat memberi pandangan dan masukan kepada gubernur. Dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah. “Mari kita sama-sama memperjuangkan dan membangun daerah masing-masing dan Kaltim pada umumnya. Terus jalin kerja sama dan komunikasi serta menyelaraskan program pembangunan antara kabupaten/kota dan provinsi dengan baik,” pesannya. Isran juga mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah yang telah mengakhiri masa tugasnya. Ia berharap para kepala daerah yang baru dilantik menjalankan amanah dengan baik. Dan melaksanakan tugas pemerintahan di daerah dengan penuh tanggung jawab. "Tugas saudara berat. Tapi pengabdian ini, akan mendapatkan imbalan pahala," ujar gubernur. USIR COVID, BANGUN INFRASTRUKTUR Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh mengatakan penanggulangan COVID-19 menjadi prioritas kerjanya. "Karena kita tidak bisa apa-apa kalau COVID masih merajalela. Masyarakat tidak bisa beraktivitas, tidak bisa kerja," ungkapnya. Di samping itu, Dia juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur daerah. Baik itu infrastruktur jalan, kebutuhan listrik, dan penunjang kegiatan perekonomian. Pihaknya juga akan mengawal proyek pembangunan Jalan Raya Tering - Long Pahangai. Yang menghubungkan akses perbatasan Kutai Barat menuju Mahulu. Apalagi, proyek ini masuk dalam salah satu Proyek Strategis Pemprov Kaltim yang didanai oleh APBN. "Kami siap mengeksekusi itu. Karena infrastruktur ini, besar biayanya. Butuh bantuan provinsi dan pusat," imbuhnya. Selama ini, kata dia. Jaringan insfrastruktur jalan menjadi salah satu kendala yang menghambat aktivitas peningkatan ekonomi daerah. Sehingga diharapkan, dengan perbaikan akses jalan akan memperlancar arus barang dan jasa. Serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kebutuhan mendasar lainnya, adalah tenaga listrik. Melihat kondisi geografis Mahulu, menurut Bonifasius. Konstruksi pembangkit tenaga listrik yang paling memungkinkan dibangun di sana adalah solar cell. Atau panel surya. "Listrik prioritas di sana. Tapi tidak bisa cepat membangun jaringan tenaga listrik. Karena jarak per kampung sangat jauh. Pendekatan teknologinya ya pakai solar cell," ujar Bonifasius. Ia berkomitmen memenuhi kebutuhan tenaga listrik masyarakat Mahulu. Di hari pelantikannya Bupati Kutai Kartanegara , Edi Damansyah mengharapkan masukan dan saran masyarakat untuk mewujudkan 23 program yang tertuang dalam visi misi kampanye. Pernyataan itu disampaikan Edi Damansyah yang akan memperjuangan program prioritas masuk dalam daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar. RPJMD memuat arah kebijakan, baik keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kami akan mewujudkan pemerintahan yang baik, bersama masyarakat dan dunia usaha untuk saling bersinergi,” kata Edi Damansyah didampingi wakilnya, Rendi Solihin. Pasangan birokrat-pengusaha ini juga fokus pada meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemik COVID-19. Ada tiga sektor yang menjadi sasaran peningkatan perekonomian. Yakni sektor pertanian dalam arti luas, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga industri ekonomi kreatif. Sedangkan Rendi Solihin memastikan pada 100 hari kerja akan menjumpai masyarakat di 18 kecamatan. “Kami mencari solusi untuk kembali meningkatkan gairah perekonomian di Kukar,” jelasnya. BAYAR UTANG Di Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang yang sah menjadi Bupati – Wakil Bupati mengaku langsung tancap gas. Keduanya akan memantau langsung proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ialah “utang kepada pihak ketiga. Kebutuhan dasar masyarakat yang belum merata. Hingga kurangnya daya saing warga lokal di bidang industri,” ucap Ardiansyah. Oleh karena itu ia meminta agar ada sinergitas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Begitu pula dengan elemen masyarakat dari berbagai kalangan dan profesi. Mengingat pemerataan pembangunan di Kutim belum terwujud sepenuhnya. “Kebutuhan dasar seperti air, listrik dan telekomunikasi masih sulit didapatkan masyarakat pelosok kecamatan,” imbuhnya. Tata pemerintahan berbasis teknologi informasi juga akan didorong. Karena era digitalisasi saat ini sudah tak bisa dibendung lagi. Sehingga proses pelayanan masyarakat pun wajib dipermudah lewat teknologi informasi. “Mulai penerapan smart city di Sangatta Utara sebagai pusat pemerintahan. Sampai penggunaan teknologi tepat guna di tiap desa harus segera diaplikasikan,” sebutnya. Ardiansyah meminta dukungan agar legislatif dan yudikatif turut mendukung rencana pembangunan tersebut. “Sudah saatnya kita saling mendukung untuk membangun Kutim,” tuturnya. Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang akan langsung mengunjungi seluruh kecamatan untuk menyerap aspirasi warga. Selain itu, pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur juga jadi perhatian. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 ini membuat banyak hal lumpuh. Tentu saja sambil melihat kemampuan keuangan daerah Kutim. “Kami akan siapkan program pemulihan ekonomi ini. Infrastruktur juga tak dilepaskan begitu saja,” tandasnya. PESAN KPK Dalam kunjungannya di Kalimantan Timur beberapa hari menjelang pelantikan kepala daerah terpilih, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengingatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Sejauh ini banyak aset daerah yang tidak tercatat di database pada sistem informasi. Selain itu, masih banyak lahan pemda yang tersertifikasi. Di Kaltim aset pemda berupa tanah baru 16 persen yang punya legalitas. Lalu terkait penguasaan aset. Banyak lahan milik pemerintah menjadi sengketa. KPK juga berkoordinasi dengan kejaksaan menyikapi ini. Untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum lahan negara. Terakhir adalah pemanfaatan dan optimalisasi aset. “Saat ini baru pada tahap pencatatan dan legalisasi,” kata Nawawi, didampingi Kepala Satgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah IV Wahyudi. Selain sertifikasi tanah, Nawawi menyebut KPK juga menyoroti aset bangunan pemerintah yang terbengkalai. Yang dibangun menggunakan uang negara. Baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau APBN. Jika ada potensi kesalahan dalam perencanaan, maka bisa saja berujung pada penindakan. “Itu jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi negara,” tegasnya. krv/mrf/bct/yos/app