Heboh Isu Kudeta, Demokrat Kaltim Setia Pada AHY

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kalimantan Timur menyatakan kebulatan tekad mendukung Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sikap itu dikeluarkan menyusul pernyataan AHY atas upaya sejumlah orang yang didukung lingkaran kekuasaan ingin mendongkel posisi putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengurus Demokrat Kaltim membubuhkan komitmennya dalam surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad pada AHY sebagai pimpinan partai. Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim, Syaharie Jaang mengatakan, bahwa pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad pada pimpinan tertinggi partai itu dibuat oleh DPD Partai Demokrat Kaltim dan DPC Partai Demokrat di 10 daerah di Kaltim. Sebagaimana diketahui, bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Kaltim, Syaharie Ja'ang dan Edy Russani, Jumat 29 Januari 2021 lalu. "Ini pernyataan kesetiaan dari Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim," kata Syaharie Ja'ang, Selasa (2/2/2021). Surat pernyataan kesetiaan tersebut, memuat tiga poin. Yakni pernyataan setia, tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat atas kepemimpinan AHY dan Ketua MTP Susilo Bambang Yudhoyono. Yang terpilih berdasarkan hasil Kongres V Partai Demokrat pada 15 Maret 2020. "Yang dilakukan secara demokratis dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui SK No. M.HH-09.AH.11.01 tanggal 18 Mei 2020 tentang pengesahan perubahan AD/ART Partai Demokrat dan M.HH-15.AH.11.01 tanggal 27 Juli 2020, tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PD masa bakti 2020-2025," sebut para pengurus Partai Demokrat di Kaltim, yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada poin kedua, mereka menyatakan, bertekad untuk melawan seluruh upaya pengkhianatan dan makar serta gerakan inkonstitusional lainnya yang bertentangan dengan AD/ART dan kode etik partai. Ketiga, pengurus daerah bertekad untuk bersatu dan solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY. Guna membangun kebesaran partai untuk memperjuangkan harapan rakyat dan memenangkan pemilu mendatang. Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat  Kaltim, Edy Russani mengatakan,  pihaknya mendukung Dewan Pengurus Pusat (DPP) bersikap tegas kepada kader-kader yang berkhianat. "Demokrat Kaltim di bawah kepemimpinan Pak Syaharie Ja'ang selalu setia dan patuh kepada Ketum Partai Demokrat hasil Kongres V yang sah pada tahun 2020 di Jakarta," ucap Russani. Pernyataan senada diungkapkan anggota Fraksi Demokrat DPRD Kaltim, Agus Aras. “Intinya apa yang menjadi pernyataan Ketua DPD Demokrat Kaltim, itulah sikap kami,” katanya. Pada Konferensi Pers Senin (1/2), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sudah mengirimkan surat pada Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi soal adanya pejabat di lingkungan pemerintahannya yang ingin menggulingkan AHY sebagai ketum Partai Demokrat. AHY menjelaskan dugaan keterlibatan pejabat pemerintahan Jokowi itu berdasarkan laporan dari para kadernya. Ia menyebut sejumlah kader Demokrat melapor padanya karena diajak bergabung dalam gerakan politik untuk menggulingkannya. Meski demikian, AHY menjamin Demokrat bakal mengedepankan asas praduga tak bersalah. "Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ujarnya. Hanya berselang beberapa jam dari pernyataan AHY, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, memberikan klarifikasi. Moeldoko mengaku prihatin dengan isu ini, karena ia mengaku sebagai orang yang mencintai Partai Demokrat. "Saya sih sebenarnya prihatin lihat situasi itu, karena saya bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko dalam jumpa pers, pada hari yang sama. Moeldoko mengaku sebetulnya tidak ingin memberikan jawaban sekarang. Namun, ia meminta Demokrat untuk tidak menyinggung Istana, apalagi menyeret Jokowi dalam isu ini. "Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini," jelasnya. "Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini. Bukan selaku KSP," tegasnya. Moeldoko juga meminta Demokrat tidak mudah baper dan terombang-ambing. Ia bahkan menyebut seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang kuat. "Jadi seorang pemimpin harus jadi pemimpin yang kuat, jangan mudah baperan, jangan mudah terombang ambing dan seterusnya. Kalau anak buahnya enggak boleh pergi ke mana-mana di borgol saja," tuturnya. Sementara soal istilah kudeta, ia menyebut istilah itu berasal dari luar. Namun, ia tidak memastikan pihak luar mana yang dimaksud. "Berikutnya kalau ada istilah kudeta, ya, itu kudeta dari luar," pungkasnya. Sejumlah kader partai dan bekas kader disebut mendalangi rencana itu, di antaranya Marzuki Alie, Jhony Alen Marbun, dan Max Sopacua. Baik Marzuki Alie maupun Maz sudah membantah di balik rencana itu.  (das/yos)