Balikpapan, DiswayKaltim.com – Upaya Balikpapan mengejar predikat Kota Layak Anak (KLA) terus mengalami kemajuan.
Tahun ini, Balikpapan berhasil memenuhi 70 persen indikator KLA. Sehingga berhak meraih kategori Nindya. Keberhasilan ini mengerek peringkat tahun sebelumnya yang berada di posisi Widya.
Menurut Deputi Menteri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bidang Tumbuh Kembang Anak Lenny N Rosalin. Agar menjadi KLA, Balikpapan harus memenuhi 24 indikator. “Saat ini 70 persen dari indikator tersebut telah dipenuhi Balikpapan,” kata Lenny N Rosalin, usai Workshop Menuju Indonesia Layak Anak, di Balikpapan, Sabtu (21/9/2019).
Melihat keseriusan pemerintah daerah, Lenny Rosalin meyakini Balikpapan mampu meraih predikat KLA. “Semua pihak harus dirangkul. Mulai dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, sampai media.” sebutnya.
Lebih jauh Lenny Rosalin menjelaskan 24 indikator KLA dijabarkan dalam lima kluster. Yang pertama pemenuhan terhadap hak sipil dan kebebasan anak.
Hal itu dibuktikan dengan kepemilikan identitas melalui akta kelahiran. Kemudian akses terhadap informasi yang layak dikonsumsi anak.
“Artinya informasi tidak mengandung pornografi dan unsur kekerasan. Lalu ada partisipasi anak dengan membentuk forum anak di tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan,” jelasnya.
Kluster selanjutnya adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Semua anak ada yang mengasuh dan paling penting angka perkawinan anak turun hingga nihil.
Kemudian menciptakan infrastruktur dalam bentuk taman dan ruang bermain ramah anak. Kluster ketiga, tingkat kesehatan dasar dan kesejahteraan, sehingga tidak ada anak menderita kurang gizi atau gizi buruk.
Pelayanan fasilitas kesehatan ramah anak, penerapan kawasan tanpa rokok, hingga tidak ada iklan rokok di sekitar anak. Kluster keempat, adalah pendidikan, yang mana semua anak harus belajar 12 tahun dan didukung dengan keberadaan sekolah ramah anak.
“Sepertiga hidup anak ada di sekolah, karena itu sekolah harus bisa melindungi anak,” ucap Lenny. Kluster kelima memberikan perlindungan khusus yang diwujudkan dengan sistem penanganan kasus kekerasan yang terintegrasi dan paripurna.
Lenny menuturkan, dari berbagai klaster tersebut, Balikpapan belum berhasil meningkatkan peran perusahaan dalam mengintegrasikan ramah anak. Dia menyarankan agar membentuk asosiasi perusahaan sahabat anak indonesia (APSAI). Nantinya sebagai wadah bagaimana perusahaan bisa berperan dalam kebijakan, produk, dan program yang ramah anak.
Menjawab kritikan itu, Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi akan membentuk APSAI. “Kami akan ajak HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), Kadin (Kamar Dagang Indonesia), maupun IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) agar bisa berkontribusi dalam program perlindungan anak baik dalam kebijakan sampai produk,” kata dia.
Dalam kebijakan misalnya pemberlakuan cuti hamil dan menyusui selama 6 bulan. Kemudian pembangunan di kantor swasta yang mementingkan fasilitas karyawan untuk menyusui hingga penitipan anak.
“Soal produk juga ramah pada anak-anak dalam penggunaan kemasan. Contoh membuat mainanan tidak dengan bahan berbahaya. Itu yang kita bangun lewat APSAI,” ujar dia.
Saat ini baru ada tiga kota di Indonesia yang berhasil meraih kategori utama menuju KLA. Kategori tertinggi sebelum dinyatakan KLA. Yakni Denpasar, Solo, dan Surabaya. (k/fey/eny)