Bantuan Terkendala Sistem

NUNUKAN – Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menyatakan bahwa Pemkab belum bisa memberikan bantuan secara memadai kepada korban kebakaran di RT 10 Pasar Sentral Inhutani dan warga yang terdampak banjir di Kecamatan Sembakung.

Menurut Asmin Laura, Pemkab Nunukan sampai saat ini belum bisa memanfaatkan anggaran. Untuk membantu para korban bencana. Karena terkendala adanya perubahan sistem administrasi pengelolaan keuangan di pemerintahan yang belum terkoneksi. “Kami mohon maaf sekali. Karena ada sedikit kendala dalam menjalankan roda pemerintahan di awal tahun ini. Karena terbentur oleh aturan baru yang mewajibkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, harus menggunakan sistem SIPD,” kata Asmin Laura Hafid pada silaturahmi secara virtual dengan Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aktivis LSM, Senin (18/1) lalu. “Sementara, sistem (SIPD, Red) ini sendiri, belum sepenuhnya siap di pemerintah pusat. Persoalan inilah yang akhirnya membuat pemerintah belum bisa merespons setiap bencana yang terjadi dengan langsung dan cepat,” sambungnya, dilansir dari beranda media sosial Pemkab Nunukan. Kendati demikian, Laura menyatakan bahwa pemerintah tetap berusaha memastikan para korban bencana, dapat tertangani dengan baik. Minimal untuk kebutuhan makanan dan kesehatanya terlebih dahulu. “Kalau untuk kebutuhan makan dan kesehatan bagi para korban, saya memastikan bahwa pemerintah akan berusaha untuk memenuhinya. Apa pun yang terjadi, saya yang akan menjadi jaminannya,” tegasnya. Asmin Laura juga mengaku bersyukur. Dalam situasi yang sulit tersebut, para relawan kemanusiaan tampil dengan penuh ketulusan membantu para korban. “Sehingga, walaupun dilanda kesedihan akibat kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya, tetapi dengan kekompakan, kerja sama, dan gotong royong dari seluruh masyarakat kita yang ada di lapangan, akhirnya duka mereka bisa sedikit terobati,” ungkapnya. Dia juga menyampaikan bahwa kebutuhan makan para korban, juga bisa dipenuhi secara teratur. Termasuk sarana kesehatan, masker untuk pencegahan penyebaran COVID-19, dan lainnya. “Tetapi semua (bantuan, Red) itu belum menggunakan anggaran dari pemerintah daerah,” katanya. Laura menambahkan bahwa pemerintah akan tetap mengupayakan adanya pemberian bantuan kepada para korban. “Seluruh berkas dan administrasinya saat ini sudah kami siapkan. Sebetulnya, tinggal eksekusinya saja. Tetapi kami terlebih dahulu harus menunggu arahan dari pemerintah pusat. Karena jangan sampai penanganan bencana ini, malah nantinya bisa menjadi malapetaka bagi aparat di pemerintah, jika salah dalam pengelolaan keuangannya,” ujarnya. Dikutip dari beranda media sosial Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pusat Pengendali Operasi BNPB melaporkan beberapa lokasi terdampak banjir di Kecamatan Sembakung. Yakni Desa Atap, Desa B. Bagu, Desa Labuk, Desa Pagar, Desa Tujung, Desa M. Bungkul, Desa Lubukan, Desa Tagul, Desa Pelaju, dan Desa Tepian. Tercatat kerugian materil antara lain 533 unit rumah terendam, 1 unit masjid terendam, 1 unit posyandu terendam, 1 unit pustu terendam, 115 hektare lahan sawah terendam, 2 hektare lahan kebun terendam yang berdampak pada 2.752 jiwa. HMS/REI