OPD Mengeluh, Tahun 2021 Anggaran Serba Minim

Kutim, nomorsatukaltim.com – Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di  Kutim di tahun ini terbilang minim. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat Komisi D dengan mitra kerja.

Kurang lebih 4 OPD yang jadi mitra kerja Komisi D masih kebagian anggaran yang mini. Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Perpustakaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kebudayaan. OPD tersebut hanya bisa membiayai gaji pegawai dan operasional dalam setahun. Sementara untuk program tidak ada anggaran yang terpakai. Ketua Komisi D DPRD Kutim, Maswar mengatakan, dari hasil rapat ini pihaknya akan coba berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim. Tujuan agar bisa ada alokasi ulang terkait penempatan duit di tiap OPD. “Sehingga bisa merata dan OPD juga bisa jalankan program yang sudah mereka rencanakan,” ucap Maswar. Politikus partai Golkar ini menilai, ada pula OPD yang justru menguasai uang APBD pada sektor tertentu. Dinas Pendidikan contohnya. Menurutnya, uang 20 persen untuk pendidikan sebenarnya bisa pula dilimpahkan ke Dinas Perpustakaan yang juga memiliki peran edukasi yang sama. “ Saya rasa diplot sedikit ke Dinas Perpustakaan tak masalah. Karena tujuannya masih sama soal pendidikan,” bebernya. Hal seperti ini yang nantinya akan jadi sorotan pihaknya. Jika tak seperti itu, rencana strategis (Renstra) yang dibahas OPD saban tahun akan sia-sia. Tetapi bukan serta merta prosesnya langsung berjalan. DPRD tetap akan memanggil OPD terkait dalam pembahasan tersebut. “Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan akan sering rapat serupa. Kami ingin semua mitra kerja kami hadir nantinya,” sebut Maswar. Besar harapannya untuk proses ini dapat berjalan lancar. Mengingat proses tahun ini sudah berjalan. Untuk memaksimalkan kinerja, maka pembahasan kerja yang memakai kucuran APBD wajib tuntas dalam waktu dekat. “Semoga bisa berjalan mulus. Kami ingin agar semua OPD bisa memiliki program dan berjalan tanpa terhambat minimnya keuangan,” tandasnya. (bct/boy)