Dewan Mengaku Belum Diajak Bicara soal Vaksinasi

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menanggapi santai. Informasi yang menyatakan bahwa baru satu unsur legislatif di Kota Tepian yang mendaftar program vaksinasi COVID-19.

Seperti diketahui, pendaftaran vaksinasi dibuka Dinas Kesehatan (Diskes) Samarinda sejak 23 Desember 2020 secara online. Sebelumnya, Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Ismid Kusasih menyebut pendaftaran ini merupakan perintah pemerintah pusat. Untuk melihat antusiasme masyarakat. Data yang diperoleh Disway Kaltim per 15 Januari 2021. Jumlah pendaftar tercatat sebanyak 4.811 orang. Data pendaftar itu diklasifikasikan berdasarkan kelompok masyarakat. Ada 20 kelompok pendaftar. Salah satunya unsur legislatif. Yang baru menyumbang satu pendaftar. (lihat grafis) Anggota Komisi II DPRD Samarinda Abdul Rofik angkat bicara. Dia menyebut belum pernah diundang. Bahkan diinformasikan serta diajak  untuk mendaftar vaksinasi. "Artinya, kita ini mau ke mana. Masa ujug-ujug mendaftar. Harusnya kita sebagai mitra, pihak eksekutif dalam hal ini Satgas COVID-19 Kota Samarinda. Ada komunikasi dong," kata Abdul Rofik yang juga ketua Pansus COVID-19 DPRD Samarinda itu. Ia melanjutkan, bahkan soal pendaftaran vaksinasi tidak disinggung saat rakor antara dewan dan satgas 13 Januari lalu. Yang saat itu membahas penanggulangan COVID-19. "Enggak ada cerita-cerita itu. Hari Rabu lalu kita mengundang BPBD, Bagian Hukum pemkot, termasuk Dinas Kesehatan. Belum ada disinggung itu. Sehingga bagaimana kita mau ujug-ujug," ungkapnya, Minggu (17/1). Harusnya, menurut Rofik, Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi. Mengirim surat resmi ke DPRD. Atau setidaknya menginformasikan bahwa ada proses pendaftaran vaksinasi. "Jangan juga kami yang harus ke sana." imbuh Rofik. "Kami ini menerima saja. Kalau memang kami diajak bicara ayo. Yang terjadi selama ini belum ada dilibatkan," ia menambahkan. Rofik mengatakan, pansus pada dasarnya tak mau buat kegaduhan. Atau membuat situasi menjadi seolah-olah ada sesuatu. "Kami ini damai-damai saja. Kalau memang diperlukan untuk divaksin, ayo," kata ketua Bapemperda itu. "Kalau kita mau dahulukan untuk masyarakat, juga ya, silakan," lanjutnya. Pada intinya, kata dia, yang didahulukan adalah para tenaga kesehatan. Kemudian orang-orang yang bersinggungan langsung dengan aktivitas ekonomi substansial. Dan aktivitas publik yang vital. "Saya kira, ya, biasa-biasa saja. Karena memang kan nakes yang didahulukan. Jangan sampai kami seolah melangkahi. Meminta DPRD yang harus selamat duluan. Akan salah juga kan. Kita ikut saja maunya apa," sebutnya. "Nanti dalam waktu dekat kita akan silaturahmi dengan Dinas Kesehatan," pungkasnya. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan semua elemen masyarakat nantinya akan divaksin. Kalau stok vaksin sudah tercukupi. "Saat ini kan, stok yang kita dapat baru sekitar 2.500-an dosis. Sedangkan yang daftar sudah lebih dari itu," kata Samsun, Minggu (17/1). Soal pendaftaran, yang berdasarkan klaster atau pengelompokan hanya untuk memudahkan pendataan saja. Pada dasarnya, kata dia, semua anggota dewan bersedia divaksin. Karena tidak ada alasan untuk tidak divaksin. Apalagi secara usia hampir semua masuk kriteria vaksin buatan Sinovac. "Ada sekitar 50-an yang masuk kriteria divaksin dengan vaksin dari Sinovac. Kecuali yang sudah pernah terkonfirmasi positif COVID-19, itu bisa divaksin belakangan. Kita prioritaskan yang belum pernah terjangkit dan usianya di bawah 59 tahun. Jadi tinggal tunggu ketersediaan vaksin saja. Semua bersedia," tandas Samsun. Samsun sendiri sudah disuntik vaksin. Anggota dewan dari Fraksi PDIP itu termasuk dalam 10 volunteer dari unsur pejabat publik di Kaltim. Yang disuntik pertama kali pada 14 Januari lalu. (das/eny)