Kejadian ini, kata Andi, bisa dijadikan bahan evaluasi bersama. Untuk kontraktor ataupun pemkab. Agar pada proyek-proyek mendatang tidak terjadi keterlambatan lagi.
Disinggung terkait opsi pembayaran secara per termin. Andi menyebut itu salah satu opsi yang memang baik. Hanya saja, diakuinya bukan karena kontraktor yang tak ingin. Hanya saja karena terlalu disibukkan laporan bulanan dan memastikan pekerjaan di lapangan sesuai. Sehingga waktu yang tidak memungkinkan untuk itu.
"Sebenarnya kontraktor mampu semua sih, cuma waktunya saja," pungkas Andi.
Diketahui, total berkas tagihan yang belum terbayar adalah sebanyak 1.714 berkas. Dengan nominal mencapai Rp 300 miliar. (mrf/ava)