Pengadilan Hong Kong Larang Pemakaian Masker dan Topeng

Jakarta, nomorsatukaltim.com - Pengadilan banding terakhir Hong Kong telah memberlakukan kembali larangan penuh atas penggunaan masker di pertemuan publik. Putusan ini mendukung penggunaan hukum era kolonial oleh pemerintah. Keputusan tersebut membatalkan putusan oleh pengadilan banding pada April sebagian tidak konstitusional. Karena tidak dapat dideklarasikan untuk pertemuan publik yang sah. Larangan tersebut dibuat secara sepihak oleh kepala eksekutif Hong Kong Carrie Lam pada puncak protes tahun 2019. Larangan itu juga menjunjung konstitusionalitas penggunaan peraturan era kolonial untuk pertama kalinya dalam setengah abad. Pemulihan larangan universal itu dilakukan saat Hong Kong memerangi wabah COVID-19. Yang muncul kembali dengan peraturan yang mencakup wajib mengenakan masker di tempat umum. Selama pandemi, pemerintah dituduh menggunakan langkah-langkah kesehatan. Untuk mencegah tindakan protes. Termasuk aksi pembantaian di Lapangan Tiananmen atau demonstrasi kecil-kecilan jarak sosial. Keputusan pengadilan banding terakhir mengatakan, ada manfaat sosial yang jelas dalam larangan tersebut ketika ditimbang dengan ‘batas terbatas dari pelanggaran hak-hak dilindungi yang dipermasalahkan’. Kelima hakim tersebut tampaknya sangat bergantung pada narasi pemerintah tentang gerakan protes 2019. Mereka menggambarkan secara rinci kekerasan dan dugaan perilaku melanggar hukum oleh para demonstran. Termasuk klaim yang disengketakan dan tidak diverifikasi, dan menentukan bahwa sesuatu harus dilakukan. Mereka mengatakan, larangan itu proporsional. Karena bertujuan untuk mencegah pertemuan apa pun yang memburuk menjadi kekerasan. Meskipun beberapa orang ingin berdemonstrasi di depan umum, tetapi dengan penutup wajah sebagai bentuk ekspresi atau untuk alasan privasi, ada orang lain yang mungkin ingin berdemonstrasi secara damai tetapi terhalang untuk melakukannya. “Karena kekerasan yang sedang berlangsung,” ujar pengadilan sebagaimana dikutip Nomorsatu Kaltim dari Indopos.co.id, Rabu (23/12/2020). “Kepentingan Hong Kong secara keseluruhan harus diperhitungkan. Karena aturan hukum itu sendiri dirusak oleh tindakan para pelanggar hukum yang bertopeng,” tambahnya. Putusan itu mengatakan, pengunjuk rasa dengan wajah tertutup tampaknya dapat bertindak dengan impunitas. Lebih dari 10.000 orang telah ditangkap. Karena ikut serta dalam demonstrasi. Dan lebih dari 2.300 diadili. Jutaan orang turun ke jalan di Hong Kong pada 2019. Sebagian besar dalam demonstrasi yang sah dan disetujui. Pemakaian masker ada di mana-mana. Bahkan sebelum pandemi. Ketika pengunjuk rasa berusaha menyembunyikan identitas mereka atau melindungi diri dari gas air mata dan semprotan merica oleh polisi. Tanggapan polisi meningkat seiring dengan berkembangnya gerakan protes, dan sering kali dicap berlebihan dan brutal. Analisis tentang dinamika protes oleh para ahli internasional menemukan bahwa tanggapan polisi kemungkinan besar telah memperburuk kekerasan. (indopos/qn)