Kaltara Raih IGA 2020

JAKARTA, DISWAY – Penghargaan kembali diperoleh Pemprov Kaltara. Yakni Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri. Kaltara dinilai sebagai provinsi sangat inovatif.

IGA 2020 merupakan upaya untuk merangsang pemerintah daerah, agar terus berinovasi dengan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Dengan begitu, daerah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yakni melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan perannya, serta peningkatan daya saing daerah. Dengan mendapatkan IGA 2020, Pemprov Kaltara akan mendapatkan dana insentif daerah (DID). Sedangkan untuk besarannya, akan dihitung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Terima kasih kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) Kaltara yang telah bekerja luar biasa, dengan inovasi yang dimiliki," ujar Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, usai menerima penghargaan, kemarin (18/12). Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk mengembangkan invensi dan inovasi. Pemerintah pusat dan daerah, wajib menggunakan hasil invensi dan inovasi nasional dalam melakukan pembangunan. Seperti diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek. Dikatakan Irianto, inovasi daerah adalah cikal bakal menuju daya saing daerah. Yang terakumulasi menjadi daya saing nasional. Sementara, Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan, beberapa tahapan penilaian dilakukan. Mulai input data, penjaringan, pengisian online, hingga validasi yang berlangsung pada 22 September-21 Oktober 2020. Berikut dengan jumlah penerima penghargaan dari beberapa kategori. Agus Fatoni menuturkan, jika tingkat partispasi daerah pada kegiatan ini adalah sebesar 89,3 persen atau diikuti 484 daerah (34 pemprov, 360 pemkab dan 90 pemkot). Jumlah inovasi terlaporkan sebanyak 14.897 atau meningkat 85 persen dari 2019 lalu. Yakni 8.014 inovasi. Secara lengkap, hasil penilaiannya adalah 195 pemda mendapat predikat Sangat Inovatif, yang terdiri dari 21 provinsi, 131 kabupaten dan 43 kota. Selanjutnya, 44 pemda kategori “Inovatif”, yang terdiri dari 3 provinsi, 30 kabupaten dan 11 kota. 245 pemda “Kurang Inovatif”, yang terdiri dari 10 provinsi, 199 kabupaten dan 36 kota, serta 58 pemda dinyatakan disclaimer atau tidak dapat dinilai. Karena tidak melaporkan inovasinya. Yakni sebanyak 55 kabupaten dan 3 kota. HMS/REY